KORANMANDALA.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan pentingnya seluruh perangkat daerah di Jawa Barat memiliki jiwa kepemimpinan Siliwangi. Penegasan itu disampaikan saat membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (FOPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, Rabu (18/2/2026).
Menurut Herman, kepemimpinan Siliwangi dimaknai sebagai “nerus bumi, ngapak mega, tur napak sancang”. Konsep tersebut dinilainya relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Jawa Barat.
“Di pemerintahan saat ini harus memiliki jiwa kepemimpinan Siliwangi. Yakni kepemimpinan yang ‘nerus bumi, ngapak mega, tur napak sancang’. Menurut saya ini sangat scientific, di mana fokus utamanya jika dihubungkan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana menjadi kunci peningkatan kualitas SDM Jawa Barat,” ujar Herman.
Ia menjelaskan, nerus bumi berarti membumi dan memahami realitas sosial yang terjadi di masyarakat, seperti perkawinan dini, kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatnya angka perceraian, hingga kasus bunuh diri anak.
“Maka dari itu, kita harus paham kedalaman setiap permasalahan yang ada, sehingga dapat melakukan pencegahan serta sinergitas sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan,” tegasnya.
Sementara itu, ngapak mega dimaknai sebagai kemampuan berpikir besar dan memiliki visi jangka panjang. Perangkat daerah diminta tidak hanya fokus pada persoalan teknis jangka pendek, tetapi juga memiliki target strategis ke depan.
Adapun napak sancang berarti kemampuan menyelesaikan persoalan dalam situasi sulit, termasuk ketika dihadapkan pada keterbatasan anggaran, dengan tetap menyiapkan strategi keluar (exit strategy) yang terukur.
Herman menekankan bahwa pembangunan SDM harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga yang kuat dan harmonis, kata dia, menjadi fondasi lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.
“Pegawai di lingkup DP3AKB perlu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan secara komprehensif. Forum OPD bukan hanya formalitas. Ini titik masuk untuk melihat kompleksitas persoalan DP3AKB dan memperkuat langkah mitigatif. Provinsi adalah agregat, tetapi kuncinya ada di kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan hingga desa,” ujarnya.
Dalam laporannya, Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat Siska Gerfianti menyampaikan bahwa pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana merupakan strategi pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga.
Menurut Siska, perlindungan anak menjadi prioritas utama dalam mewujudkan generasi unggul Jawa Barat. Upaya yang dilakukan meliputi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan pola pengasuhan positif, serta percepatan penurunan angka perkawinan anak.
“Upaya tersebut menjadi bagian penting dari agenda pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kapasitas SDM dan tata kelola pembangunan,” kata Siska.
Forum DP3AKB Jawa Barat juga membahas penguatan pembangunan keluarga melalui peningkatan kualitas pengasuhan, edukasi kesehatan reproduksi remaja, serta penguatan ketahanan ekonomi keluarga. Seluruh program tersebut diarahkan untuk mendukung pembentukan karakter pancawaluya masyarakat Jawa Barat.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat, akademisi, organisasi perempuan, Forum Anak Daerah, serta mitra pembangunan lainnya.
Sejumlah narasumber turut hadir, di antaranya Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Titi Eko Rahayu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Budi Setiyono, serta Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Ane Carolina. (*)
