Janji 200 Psikolog KDM Diuji, Bunuh Diri Pelajar Kembali Terjadi

KORANMANDALA.COM – Kasus bunuh diri pelajar kembali mengguncang wilayah Bandung Raya. Peristiwa ini sekaligus mempertanyakan realisasi janji Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sebelumnya berkomitmen menurunkan 200 psikolog ke sekolah-sekolah guna mencegah krisis kesehatan mental di kalangan siswa.

Komitmen itu disampaikan KDM, Sapaan akrab Dedi Mulyadi dalam kegiatan di Trans Convention Center Bandung, Jumat (18/7/2025). Saat itu, ia menyatakan setiap SMA dan SMK sederajat akan didampingi satu psikolog anak.

“Jadi ada 200 psikolog yang akan saya terjunkan ke sekolah-sekolah. Rupanya guru BK tidak cukup untuk menangani anak hari ini. Nanti setiap sekolah saya rencanakan didampingi satu orang psikolog anak,” ujarnya.

Usulan KDM di Dukung DPRD Jabar

Menurut Dedi, kebijakan tersebut dirancang untuk memutus mata rantai kasus bunuh diri pelajar, termasuk insiden yang terjadi di salah satu SMA negeri di Kabupaten Garut pada Juli 2025.

Namun, memasuki awal 2026, realisasi program tersebut dinilai belum terlihat.

Anggota DPRD Jawa Barat Komisi V, Maula Yusuf Erwinsyah, menilai belum ada langkah konkret terkait penempatan psikolog di sekolah.

Ia menyinggung kasus meninggalnya seorang pelajar SMK di Jembatan Pasupati beberapa hari lalu yang memiliki pola serupa dengan kejadian di Garut tahun lalu.

“Gubernur kita menjanjikan penempatan psikolog di setiap SMA dan SMK untuk mencegah bunuh diri dan kenakalan pelajar. Tapi hingga saat ini belum ada langkah nyata,” ujarnya, Jumat (13/2/2026).

Maula menilai, di tengah keterbatasan anggaran daerah, langkah yang lebih realistis adalah mengoptimalkan peran guru Bimbingan Konseling (BK).

“Ketimbang menyusun program baru dengan biaya besar, lebih baik mengaktifkan guru BK, meningkatkan kapasitas keilmuan mereka, dan memastikan posisi yang kosong segera diisi,” katanya.

Ia menekankan perlunya standarisasi ulang peran guru BK agar tidak lagi dipandang sebagai “guru penghukum”, melainkan pendamping yang mampu mendengar dan memahami persoalan siswa.

“Guru BK harus menjadi ruang aman bagi siswa untuk bercerita, mengetahui kondisi lemah dan krusial seluruh siswa di sekolahnya,” tegasnya.

Sebagai unsur legislatif, Maula memastikan pihaknya akan terus mendorong pemerintah provinsi dan Dinas Pendidikan mengambil langkah konkret dan efisien dalam menangani persoalan kesehatan mental pelajar.

Sebelumnya, seorang pelajar berinisial R (17) meninggal dunia setelah terjun dari Flyover Pasupati, Selasa (10/2/2026) pagi. Korban diketahui merupakan siswa SMK di Kota Cimahi.

Kapolsek Bandung Wetan, AKP Bagus Yudo, menyampaikan korban sempat memarkirkan sepeda motornya sebelum melompat.

“Saksi melihat korban memarkirkan motor lalu langsung meloncat dari jembatan Pasupati. Ada yang mencoba menahan, tetapi tidak sempat karena korban langsung jatuh,” ujarnya.

Peristiwa ini kembali memunculkan desakan publik agar komitmen pemerintah daerah dalam menangani krisis kesehatan mental pelajar tidak berhenti pada pernyataan, melainkan diwujudkan dalam kebijakan yang terukur dan segera dirasakan di lingkungan sekolah.