Pelatihan GGPR 2026 Digelar, Pemkab Garut Perkuat Peran Humas di Tengah Sorotan Publik

KORANMANDALA.COM –Pemerintah Kabupaten Garut resmi memulai program peningkatan kapasitas kehumasan bertajuk Garut Government Public Relation (GGPR) 2026.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Margiyanto, di Command Center (CC) Kabupaten Garut, Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota, Rabu (11/2/2026).

Program yang akan berlangsung sejak Februari hingga Juni 2026 ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi para praktisi humas di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari tingkat SKPD hingga perangkat kewilayahan.

Masjid Lautze 2 Bandung, Ruang Hijrah dan Simbol Persaudaraan Lintas Iman di Jantung Kota

Dalam sambutannya, Margiyanto menegaskan bahwa fungsi humas memiliki peran krusial dalam mendukung kinerja pemerintahan. Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi dan dinamika opini publik, kehumasan tidak lagi bisa berjalan secara konvensional.

“Ini sesuatu kegiatan yang sangat positif. Saya berharap dalam pelaksanaannya bisa lebih dinamis, artinya materinya juga harus dinamis dan aktual,” ujar Margiyanto.

Ia juga mendorong agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah terlibat aktif, termasuk membuka ruang partisipasi hingga ke tingkat desa. Hal itu dinilai penting agar arus informasi pembangunan tidak terputus di level birokrasi, melainkan benar-benar sampai kepada masyarakat.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, Agus Kurniawan, menjelaskan bahwa GGPR 2026 dirancang sebagai wadah komunikasi lintas sektor. Ia menyebut, selama ini masih terdapat tantangan dalam penyamaan persepsi dan koordinasi penyampaian informasi antarperangkat daerah.

Melalui 15 sesi materi yang digelar secara daring, peserta akan dibekali pemahaman mendasar hingga teknis terkait peran strategis humas pemerintah daerah. Selain itu, Diskominfo juga menyiapkan layanan helpdesk khusus untuk membantu perangkat daerah dalam menangani isu-isu spesifik yang membutuhkan klarifikasi dan penanganan komunikasi yang tepat.

Hari pertama pelaksanaan diisi dengan pemaparan materi bertema “Peran Humas Pemda” yang disampaikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Garut, Dang Sani Imansyah. Materi tersebut menjadi fondasi awal sebelum peserta memasuki pembahasan teknis berikutnya.

Secara substansi, pelatihan ini diharapkan mampu membentuk pola komunikasi pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun di sisi lain, efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh implementasi di lapangan.

Di tengah meningkatnya sorotan masyarakat terhadap kebijakan publik, peran humas tidak cukup hanya sebagai penyampai informasi kegiatan seremonial. Humas dituntut mampu merespons isu secara cepat, menyampaikan klarifikasi berbasis data, serta membangun komunikasi dua arah yang sehat antara pemerintah dan warga.

GGPR 2026 menjadi momentum bagi Pemkab Garut untuk memperkuat fondasi komunikasi publiknya. Apakah program ini akan benar-benar melahirkan humas yang adaptif dan responsif terhadap dinamika zaman, atau sekadar menjadi agenda peningkatan kapasitas yang bersifat administratif, publik tentu akan menilai dari praktiknya ke depan.

Yang jelas, di era keterbukaan informasi saat ini, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui konsistensi komunikasi yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.