ADVERTISEMENT
KORANMANDALA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai bentuk kehadiran negara dalam pemenuhan gizi anak justru berjalan timpang di lapangan.
Di salah satu Taman Kanak-kanak (TK) di wilayah Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, pelaksana program tidak mengantarkan makanan hingga ke sekolah, dengan alasan akses gang sempit.
Alih-alih menyesuaikan skema distribusi, beban teknis justru dialihkan kepada orang tua murid. Mereka diminta mengambil paket MBG langsung ke jalan raya, sekitar 100 meter dari lingkungan sekolah, sebuah jarak yang dinilai berisiko bagi anak-anak usia dini.
ADVERTISEMENT
Sergio Castel Mulai Latihan Bersama Persib, Tambah Opsi Lini Depan Maung Bandung
Praktik tersebut terjadi di Jalan Gang Raden Jibja, Kelurahan Cicaheum. Mobil pengangkut MBG hanya berhenti di tepi jalan utama dan tidak masuk ke area sekolah.
“Mobil MBG-nya cuma nunggu di depan jalan raya. Yang ngambil orang tua murid, dijadwal bergiliran,” ujar FA (38), warga setempat, Sabtu (7/2/2026).
Menurut FA, meski jarak pengambilan relatif dekat bagi orang dewasa, kondisi tersebut tidak bisa disamakan dengan kebutuhan dan keselamatan anak-anak TK yang seharusnya mendapat perlindungan maksimal.
“Buat anak-anak TK itu jauh dan rawan. Ini jalan raya, bukan lingkungan sekolah,” katanya.
Ironisnya, sejak hari pertama penyaluran MBG ke TK Miftahul Ulum (inisial), mekanisme tersebut sudah diterapkan tanpa adanya solusi alternatif dari pelaksana program. Orang tua murid sejak awal dijadwalkan bergiliran untuk mengambil makanan, seolah kondisi itu dianggap wajar.
“Biasanya MBG diantar sampai sekolah. Tapi di sini tidak. Hari ini bagian orang tua ini, besok yang lain,” ungkap FA.
Persoalan tidak berhenti pada pengambilan. Berdasarkan dokumentasi yang beredar, anak-anak bahkan ikut terlibat dalam proses pengembalian wadah makanan MBG. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang standar keselamatan dan kepatuhan terhadap prosedur operasional.
“Anak-anak ikut bawa tempat makan pas pengembalian. Jadi bukan cuma orang tua yang terdampak,” ujarnya.
FA menilai, dalih gang sempit tidak semestinya menjadi alasan pelaksana program mengabaikan aspek keselamatan anak. Sebab, secara prinsip, tanggung jawab distribusi sepenuhnya berada di tangan penyedia dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan dialihkan kepada warga.
“Kalau memang kendalanya teknis, harusnya pelaksana yang cari solusi. Bukan malah orang tua dan anak-anak yang menanggung risikonya,” tegas FA.
Hingga saat ini, belum diketahui apakah pihak sekolah telah menyampaikan keberatan secara resmi kepada pelaksana MBG maupun SPPG. Namun, kejadian ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan evaluasi di tingkat pelaksanaan, sehingga tujuan utama program justru berpotensi melenceng.
Upaya konfirmasi kepada pihak sekolah TK Miftahul Ulum dan SPPG terkait mekanisme distribusi MBG di wilayah Cicaheum belum membuahkan hasil. Keduanya belum memberikan pernyataan resmi hingga berita ini diturunkan.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT






