KORANMANDALA.COM –Anggota DPRD Kota Bandung dari Komisi III, AA Abdul Rozak, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) yang akan segera dimulai.
Namun, ia mengingatkan agar proyek yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) itu tidak justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
AA menilai, secara konsep, BRT merupakan solusi yang relevan untuk mengurai kemacetan, khususnya di wilayah Bandung Timur, termasuk koridor R.C. Menik yang selama ini dikenal padat.
Tiket KA Lebaran 2026 di Daop 2 Bandung Diserbu, Puluhan Ribu Kursi Ludes Sejak Awal Penjualan
“Saya pribadi setuju. BRT ini salah satu solusi nyata untuk menangani kemacetan, terutama di Bandung Timur,” kata AA Abdul Rozak saat diwawancarai, Rabu 4 Februari 2026.
Meski demikian, Politisi dari PKB itu menekankan bahwa dukungan terhadap proyek BRT harus diiringi dengan perencanaan sosial yang matang, terutama bagi warga dan pelaku usaha yang terdampak langsung oleh pembangunan jalur khusus BRT.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada target pembangunan fisik, tetapi juga wajib memastikan adanya sosialisasi yang menyeluruh serta solusi yang humanis.
“Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, lalu Dishub kota, kabupaten, sampai provinsi, harus betul-betul hadir memberi pemahaman ke masyarakat. Kalau ada jalur yang terdampak—baik itu tempat usaha, rumah warga—harus dicarikan solusi yang memanusiakan,” tegas ketua Fraksi PKB Kota Bandung.
Dia mengingatkan, status BRT sebagai bagian dari PSN tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan dampak sosial di lapangan. Ia menilai, kegagalan mengelola dampak tersebut justru berpotensi menimbulkan resistensi publik.
“Jangan sampai karena ini program pemerintah, apalagi PSN, malah membebani masyarakat. BRT ini bagus, patut diapresiasi, tapi proses penyelesaiannya jangan sampai melahirkan masalah baru,” ujarnya.
Kata dia, pihaknya akan terus memantau perkembangan pembangunan BRT, terutama pada aspek dampak ekonomi warga, pengaturan lalu lintas, dan mitigasi konflik sosial selama proyek berjalan.
