Pemprov Jabar Pastikan Tunda Bayar Rp629 Miliar Diproses Bertahap, Tunggu Hasil Pemeriksaan Mutu

KORANMANDALA.COM –Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan proses penyelesaian pembayaran proyek infrastruktur yang masuk skema tunda bayar senilai Rp629 miliar masih terus berjalan. Namun, pencairan anggaran tersebut belum dapat dilakukan sekaligus karena harus melalui tahapan pemeriksaan mutu dan kesesuaian pekerjaan.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan Pemprov perlu memastikan seluruh pekerjaan yang diajukan untuk pembayaran benar-benar telah memenuhi standar teknis dan spesifikasi yang ditetapkan.

“Prosesnya sedang berjalan. Tidak bisa langsung dibayarkan di awal Januari karena harus melalui tahap peninjauan terlebih dahulu,” ujar Herman.

Peduli Generasi Muda, Partai Golkar Kota Bandung Lahirkan Atlet Berprestasi

Herman menjelaskan, nilai tunda bayar Rp629 miliar tersebut tersebar di tujuh organisasi perangkat daerah (OPD). Pemeriksaan kualitas dan kesesuaian pekerjaan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari pengawasan internal.

Ia menegaskan, Gubernur Jawa Barat menginginkan seluruh proyek yang masuk dalam skema tunda bayar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis. Tidak boleh ada kekurangan volume pekerjaan maupun hasil yang tidak sesuai spesifikasi.

“Pembayaran akan dilakukan bertahap. Yang dibayarkan hanya pekerjaan yang sudah dinyatakan memenuhi standar,” kata Herman.

Pemprov Jawa Barat menargetkan seluruh proses tunda bayar tersebut dapat diselesaikan paling lambat awal Februari 2026.

“Proses ini memang butuh waktu, tapi target kami akhir bulan ini selesai, paling lambat awal Februari,” ujarnya.

Herman juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses pencairan anggaran, mengingat dana yang digunakan merupakan uang negara yang bersumber dari pajak masyarakat.

“Tidak boleh terlalu lama, tapi juga tidak bisa tergesa-gesa. Ini menyangkut keuangan negara, jadi harus cepat, tepat, dan cermat,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD 2025 sebesar Rp500 miliar, lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai sekitar Rp1 triliun. Di sisi lain, masih terdapat belanja pembangunan tahun 2025 yang belum terbayarkan dengan total nilai mencapai Rp629 mi