KORANMANDALA.COM – Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Zulfan Zahar, menegaskan pentingnya pengawalan serius terhadap agenda transisi energi agar berjalan sesuai dengan komitmen pemerintah dan tidak berhenti di tengah jalan.
Menurut Zulfan, transisi energi berpotensi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
“Transisi energi ini harus benar-benar dikawal sesuai dengan niat baiknya. Kami melihat Presiden sangat konsisten terhadap agenda transisi energi, dan dari target pertumbuhan ekonomi 8 persen itu, salah satu penggerak utamanya justru berasal dari transisi energi,” ujar Zulfan.
Lebih Mahal dari Lion City Sailors: Inilah Detail Skuad Mewah Persib Bandung Seharga Ratusan Miliar
Ia menjelaskan, transisi energi merupakan proses jangka panjang yang berlangsung secara bertahap. Dalam rentang waktu sekitar 10 tahun ke depan, Indonesia diproyeksikan masih memanfaatkan gas sebagai energi transisi sebelum beralih sepenuhnya ke energi baru dan terbarukan (EBT).
“Prosesnya panjang. Sekitar 10 tahun masa transisi dengan gas, lalu dilanjutkan dengan energi terbarukan. Dari situ kita bisa menghitung potensi green jobs yang tercipta serta bagaimana ekonomi sirkular bisa tumbuh di daerah-daerah,” katanya.
Zulfan menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, khususnya generasi muda, dalam menghadapi perkembangan industri energi bersih. Menurutnya, anak muda harus dibekali pemahaman yang utuh agar mampu berperan aktif, bukan sekadar menjadi penonton.
“Generasi muda harus diberikan informasi yang jelas dan detail. Mereka harus paham apa itu transisi energi dan energi terbarukan yang akan dibangun. Jangan sampai ketika industrinya berkembang, kita hanya menjadi penonton,” tegasnya.
Melalui program METI Muda dan Energi Muda, METI berupaya membangun pemahaman serta minat generasi muda agar siap terlibat langsung dalam agenda transisi energi nasional.
“Kami ingin menumbuhkan ketertarikan dan kesiapan mereka. Jangan sampai ide besar ini gagal atau layu sebelum berkembang karena kesiapan SDM yang kurang,” ujar Zulfan.
Selain isu sumber daya manusia, Zulfan juga menyoroti persoalan perizinan lingkungan dalam pengembangan energi terbarukan. Ia mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan, namun menilai ekosistem perizinan masih perlu diperbaiki.
“Energi terbarukan pada prinsipnya tidak pernah melawan alam. Tapi faktanya, ada perusahaan energi terbarukan yang izinnya justru dicabut. Ini menunjukkan masih ada persoalan dalam tata kelola perizinan lingkungan,” katanya.
METI, lanjut Zulfan, telah beberapa kali melakukan audiensi dengan PT PLN (Persero) sebagai off-taker utama listrik nasional. Dalam pertemuan tersebut, METI mendorong agar izin lingkungan dijadikan persyaratan utama dalam proses tender dan pengadaan pembangkit energi terbarukan.
“Kami menilai persyaratan perizinan yang diterapkan saat ini masih belum cukup untuk menjamin bahwa pengembang benar-benar bertanggung jawab secara lingkungan,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, masih ditemukan pengembang yang telah memperoleh Power Purchase Agreement (PPA), namun belum mengantongi izin lingkungan.
“Faktanya masih ada pengembang yang sudah mendapat PPA tapi belum memiliki izin lingkungan. Ini yang harus dihentikan agar tidak memicu bencana seperti longsor, pembalakan hutan, atau kerusakan lingkungan lainnya,” tegas Zulfan.
Terkait pencabutan izin sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Zulfan menilai langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola ke depan.
“Kami tentu sedih, tetapi mungkin itu harus dilakukan karena ada hal-hal yang perlu dibenahi. Ke depan, kami berharap investasi, baik nasional maupun asing, benar-benar patuh pada izin lingkungan dan standar konstruksi yang benar,” pungkasnya.
Zulfan menegaskan, penguatan perizinan lingkungan dan kesiapan sumber daya manusia menjadi dua faktor kunci agar transisi energi di Indonesia berjalan berkeadilan, berkelanjutan, dan memberi manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.
