KORANMANDALA.COM – DPRD Jawa Barat bersiap memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat menyusul perubahan drastis skema Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang kini dialihkan menjadi beasiswa bagi siswa kurang mampu.
Perubahan kebijakan ini menuai tanda tanya, terutama terkait dampaknya terhadap keberlangsungan sekolah swasta yang selama ini bergantung pada BPMU sebagai penopang operasional.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengungkapkan bahwa rapat bersama Disdik dan Bappeda dijadwalkan digelar pada Senin pekan depan.
DPRD, kata dia, ingin memastikan perubahan kebijakan tersebut tidak diambil secara sepihak dan memiliki dasar perencanaan yang matang.
“Kami akan rapat Senin depan. Yang dibahas tentu perubahan skema dari BPMU menjadi beasiswa bagi pelajar kurang mampu. Selain itu, kami juga akan membahas pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB),” ujar Untung, Jumat (30/1/2026).
Pemprov Jawa Barat sebelumnya mengubah total skema bantuan pendidikan swasta. Jika BPMU selama ini diberikan secara lebih merata, kini bantuan hanya menyasar siswa sekolah swasta yang masuk kategori keluarga miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Berdasarkan informasi awal yang diterima DPRD, beasiswa tersebut hanya diberikan kepada siswa kategori Desil 1 hingga Desil 4 yang bersekolah di SMA/SMK swasta, dengan nominal Rp600 ribu per siswa per tahun.
“Desil 1 sampai 4 mendapat Rp600 ribu per orang untuk satu tahun,” kata Untung.
Namun, besaran bantuan itu dinilai jauh dari cukup jika dibandingkan dengan biaya pendidikan riil di sekolah swasta, mulai dari SPP, kegiatan belajar, hingga kebutuhan penunjang lainnya. DPRD pun mempertanyakan efektivitas kebijakan ini dalam menjamin akses pendidikan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban bantuan.
Untuk kategori Desil 1, Pemprov disebut menyiapkan tambahan bantuan berupa seragam, buku, dan sepatu. Data sementara mencatat jumlah siswa sekolah swasta yang masuk Desil 1 mencapai sekitar 63 ribu orang.
“Desil 1 akan mendapat tambahan bantuan seperti sepatu dan seragam. Jumlahnya sekitar 63 ribu siswa,” ujar Untung.
Meski demikian, DPRD menegaskan perlu ada penjelasan terbuka mengenai dasar penghitungan anggaran, dampak kebijakan terhadap sekolah swasta, serta mekanisme pengawasan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
DPRD juga menyoroti potensi efek domino dari penghapusan BPMU, termasuk ancaman naiknya beban biaya ke orang tua siswa dan risiko sekolah swasta kecil gulung tikar jika tidak ada skema transisi yang jelas.
