Pengamat UPI: Penghapusan BPMU Harus Didahului Kajian Akademik

KORANMANDALA.COM –Pengamat Kebijakan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan, menilai rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghapus program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) berpotensi menimbulkan dampak luas, khususnya terhadap keberlangsungan sekolah swasta. Ia menegaskan, kebijakan tersebut seharusnya tidak diambil tanpa kajian akademik yang komprehensif.

Menurut Prof. Cecep, kajian akademik diperlukan untuk mengukur urgensi penghapusan BPMU sekaligus menilai efektivitas program tersebut selama ini, termasuk dampaknya terhadap akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

“Sebelum diputuskan, sebaiknya pemerintah provinsi mengadakan kajian terlebih dahulu. Apakah BPMU masih layak diteruskan atau tidak. Kalau misalnya tidak, alasannya apa,” ujar Prof. Cecep, Kamis (29/1/2026).

Cabuli Anak, Pria di Bandung Divonis 7 Tahun Penjara

Ia menekankan, sekalipun BPMU tidak lagi dilanjutkan, pemerintah provinsi tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir dalam menjamin akses pendidikan, khususnya bagi peserta didik dari keluarga marginal yang bersekolah di lembaga swasta.

“Menurut saya, pemerintah provinsi harus tetap memberikan kontribusi kepada sekolah swasta, walaupun bentuk dan nomenklaturnya bukan BPMU. Utamanya bagi anak-anak dari keluarga marginal, bantuan itu harus tetap ada,” katanya.

Terkait kesejahteraan guru honorer di sekolah swasta, Prof. Cecep menjelaskan bahwa secara regulasi, tanggung jawab utama berada pada yayasan pengelola sekolah. Namun demikian, ia mendorong agar pemerintah provinsi tidak sepenuhnya lepas tangan, terutama terhadap sekolah swasta yang memiliki keterbatasan finansial.

“Guru honorer di sekolah swasta itu secara aturan memang menjadi tanggung jawab yayasan. Tetapi pemerintah provinsi sebaiknya tetap melihat kondisi sekolah swasta yang benar-benar membutuhkan bantuan. Kalau swasta yang mampu, tentu tidak perlu dibantu,” jelasnya.

Prof. Cecep mengingatkan, kebijakan pendidikan harus disusun berbasis data, analisis, dan pertimbangan akademik agar tidak menimbulkan ketimpangan baru dalam sistem pendidikan, khususnya di Jawa Barat yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap peran sekolah swasta.