Farhan: Relokasi PKL Terdampak BRT Belum Pasti, Pemkot Bandung Pilih Dialog

KORANMANDALA.COM –Penataan perparkiran dan pedagang kaki lima (PKL) menjadi persoalan krusial yang harus diselesaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sebelum pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) dimulai.

Dua sektor ini dinilai akan menjadi kelompok paling terdampak selama proses pembangunan infrastruktur transportasi massal yang direncanakan berlangsung hingga 2027.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui, perparkiran dan PKL merupakan titik pertama yang akan bersinggungan langsung dengan proyek BRT, sehingga berpotensi memicu konflik sosial jika tidak ditangani sejak awal.

Bandung Antisipasi Cuaca Ekstrem Lewat Modifikasi Cuaca

“Yang pertama harus kita bereskan itu perparkiran dan PKL. Karena dua hal ini yang paling pasti terdampak langsung oleh pembangunan BRT,” ujar Farhan, Rabu (28/1/2026).

Farhan menyebut, kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kemacetan, gangguan aktivitas ekonomi, hingga penggusuran sudah mulai muncul, terutama di kawasan yang akan dilintasi jalur BRT. Namun hingga kini, Pemkot Bandung belum memiliki skema final terkait penanganan dampak tersebut.

Ia mengakui belum bisa memberikan kepastian teknis karena pemerintah masih menyusun skema yang dinilai dapat diterima berbagai pihak.
“Kita belum bisa memastikan detailnya karena skema penanganannya harus betul-betul bisa diterima masyarakat,” katanya.

Menanggapi penolakan sebagian warga di kawasan Cicadas, Farhan menilai reaksi tersebut sebagai hal yang wajar. Ia menyebut, penolakan muncul akibat kekhawatiran warga terhadap potensi penggusuran yang kerap identik dengan proyek transportasi besar.

“Wajar kalau ada penolakan, karena persepsi yang muncul biasanya langsung soal penggusuran. Tapi itu tidak seperti itu. Kita akan dialog,” ujarnya.

Namun demikian, hingga kini belum ada kejelasan apakah PKL di kawasan terdampak akan direlokasi atau tetap dipertahankan dengan skema tertentu. Farhan menyatakan, Pemkot masih melakukan pendataan dan dialog untuk mengetahui kondisi usaha para PKL.

“Relokasi atau tidak, itu belum diputuskan. Kita ingin tahu dulu kondisi usaha mereka seperti apa,” katanya.

Di sektor transportasi, Farhan memastikan keberadaan angkutan kota (angkot) tidak akan dihapus dengan hadirnya BRT. Sebaliknya, angkot akan difungsikan sebagai pengumpan (feeder) menuju koridor utama BRT.

“Angkot tidak akan hilang. Angkot akan menjadi feeder,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembangunan BRT tidak akan mengubah jalur transportasi utama yang sudah ada. Jalur BRT akan mengikuti trase yang selama ini telah digunakan angkutan umum.

“Jalurnya tetap sama, tidak mengubah pola dasar. Angkot tetap berjalan sebagai feeder di jalur-jalur yang sudah ditentukan,” ujarnya.

Terkait kondisi armada angkot yang dinilai sudah tidak layak, Farhan menyebut Pemkot akan berkoordinasi dengan tiga koperasi angkot di Bandung Kopamas, Kobutri, dan Kobanter untuk membahas peremajaan armada.

Ia mendorong agar peremajaan tidak sekadar mengganti kendaraan lama, tetapi diarahkan pada penggunaan angkot listrik yang sebelumnya telah diperkenalkan Pemkot Bandung.

“Kalau mau peremajaan, sebaiknya mulai berpikir ke angkot listrik yang sudah pernah kita launching,” katanya.

Menurut Farhan, penggunaan angkot listrik bukan hanya soal ramah lingkungan, tetapi juga strategi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi umum di Kota Bandung.

“Ini peluang untuk menarik masyarakat agar mau kembali menggunakan angkutan umum,” pungkasnya.