PHK Jabar Tertinggi, Pengamat Nilai Pelatihan Kerja Masih Sekadar Gugur Kewajiban

KORANMANDALA.COM –Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat sepanjang 2025 menjadi sorotan. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, jumlah PHK di provinsi ini telah menembus lebih dari 18.500 orang, tertinggi secara nasional.

Kondisi tersebut dinilai ironis, mengingat Jawa Barat merupakan daerah dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia dan meraih sejumlah penghargaan investasi pada akhir tahun lalu.

Pengamat ekonomi dari Universitas Insan Cendekia Mandiri, Deni, menilai tingginya angka PHK di Jawa Barat menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi belum sepenuhnya diiringi kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat.

PHK Jabar Tertinggi, Pengamat Ekonomi Kritik Arah Investasi Jabar yang Minim Serap Tenaga Kerja

“Memang Jawa Barat itu investasi paling tinggi. Tapi otomatis, ketika investasi paling banyak, potensi PHK juga bisa paling tinggi. Itu tidak bisa dijadikan pembenaran. Justru di situlah tugas pemerintah untuk mengantisipasi,” ujar Deni saat diwawancarai, Jumat (23/1).

Deni menekankan, pemerintah tidak bisa sekadar beralasan bahwa tingginya PHK disebabkan oleh besarnya investasi atau jumlah penduduk Jawa Barat. Ia menilai, diperlukan penyaringan investasi agar sesuai dengan kesiapan tenaga kerja lokal.

“Tidak semua investasi yang masuk itu bagus. Harus ada penyaringan. Jangan sampai ada investasi masuk, tapi SDM Jawa Barat tidak siap. Akhirnya yang bekerja justru tenaga kerja dari luar daerah,” jelasnya.

Ia mendorong agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, menyiapkan SDM sejak awal melalui pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan industri.

“Kalau mau ada investasi tekstil, tapi jurusan sekolah atau perguruan tinggi terkait itu minim, ya tidak nyambung. Sama saja investasi tinggi, tapi tenaga kerjanya tidak siap,” ujarnya.

Selain kesiapan SDM untuk bekerja, Deni juga menilai program pelatihan tenaga kerja perlu diarahkan agar tidak sekadar bersifat formalitas. Menurutnya, pelatihan harus berkelanjutan dan berbasis potensi individu.

“Pelatihan jangan hanya gugur kewajiban. Jangan disamaratakan semuanya, misalnya semua dilatih jadi barista atau pembuat kue. Harus dilihat potensi, minat, dan peluangnya,” kata Deni.

Ia juga menekankan pentingnya mengarahkan pelatihan ke penguatan kewirausahaan, bukan hanya untuk mencetak tenaga kerja siap pakai.

“Pemerintah jangan hanya fokus penyerapan tenaga kerja, tapi bagaimana SDM itu bisa mandiri dan berwirausaha. Jadi bukan hanya siap kerja, tapi siap bisnis,” tambahnya.

Lebih lanjut, Deni menilai hingga saat ini pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan persoalan PHK secara menyeluruh.

“PHK ini bukan isu baru. Tapi solusi yang dibicarakan dari dulu itu tidak benar-benar dijalankan. Perencanaan dan kebijakannya sering tidak sejalan, targetnya selalu rendah jadi tidak ada motivasi , akhirnya semua hanya gugur kewajiban,” ujarnya.