KORANMANDALA.COM –DPRD Kota Bandung terus mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk menindaklanjuti kebutuhan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di ruas Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Jalan tersebut berstatus sebagai jalan nasional sehingga kewenangan pembangunannya berada di pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Komisi III, Agus Andi Setyawan, mengatakan pihaknya telah secara langsung menyampaikan berbagai persoalan di Jalan Soekarno-Hatta kepada Kementerian Perhubungan, mulai dari penerangan jalan hingga kebutuhan JPO.
“Kami sudah ke Kementerian Perhubungan mengajukan permasalahan-permasalahan yang ada di ruas Jalan Soekarno-Hatta, baik itu penerangan maupun JPO. Karena itu kan jalan nasional, jadi tidak bisa dibangun oleh Pemerintah Kota Bandung,” ujar Agus. Kamis 22/1
Pengrajin Gamelan di Bandung Bertahan di Tengah Meredupnya Minat Alat Musik Tradisional
Menurutnya, DPRD tidak hanya mengirimkan surat, tetapi juga melakukan koordinasi langsung dengan mendatangi Kementerian Perhubungan, termasuk kantor yang berada di kawasan A.H. Nasution.
Ia menegaskan, DPRD akan kembali menyurati Kementerian Perhubungan pada tahun ini untuk mendorong realisasi pembangunan JPO, tidak hanya di Soekarno-Hatta, tetapi juga di ruas jalan lain yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Memang harus disurati lagi ke Kementerian Perhubungan tahun ini. Bukan hanya Soekarno-Hatta, pokoknya setiap ruas jalan yang dimiliki pemerintah pusat akan kami sampaikan,” katanya.
Agus mencontohkan, koordinasi serupa sebelumnya juga dilakukan DPRD terkait proyek fly over Nurtanio yang sempat mangkrak. Setelah disampaikan ke pemerintah pusat, proyek tersebut akhirnya dapat dilanjutkan dan diselesaikan.
“Fly over Nurtanio itu dulu juga sudah lama kami sampaikan, dan alhamdulillah sekarang sudah terlaksana dengan baik,” ucapnya.
Terkait kepastian waktu pembangunan JPO di Jalan Soekarno-Hatta, Agus menyebut DPRD akan kembali mengecek hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, termasuk apakah proyek tersebut sudah masuk dalam perencanaan anggaran tahun ini.
“Nanti akan kami cek lagi sejauh mana hasil koordinasinya, apakah di tahun ini sudah digulirkan dalam perencanaan anggaran atau belum. Itu akan segera kami tanyakan,” pungkasnya.
