KORANMANDALA.COM – Jawa Barat mencatatkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan, dari total 88.519 pekerja yang terkena PHK secara nasional, sebanyak 18.815 orang berasal dari Jawa Barat.
Capaian tersebut menempatkan Jawa Barat di peringkat pertama provinsi dengan jumlah PHK terbanyak, disusul Jawa Tengah 14.700 orang, Banten 10.376 orang, DKI Jakarta 6.311 orang, dan Jawa Timur 5.949 orang. Kondisi ini menegaskan rapuhnya sektor industri di Jawa Barat yang selama ini dikenal sebagai pusat manufaktur nasional.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan lonjakan PHK dipengaruhi tekanan global, terutama melemahnya ekspor akibat gejolak geopolitik di awal 2025.
Wargi Bandung Kini Bisa Berolahraga di Lapangan Serka Dedi Unadi Kodam III/Siliwangi
“Kondisi dunia di 2025 awal, terutama sampai semester pertama, masih sangat dinamis. Geopolitik dan konflik internasional berdampak langsung pada ekspor,” ujarnya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Sektor manufaktur menjadi penyumbang PHK terbesar. Industri padat karya yang selama ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar justru menjadi yang paling rentan ketika permintaan ekspor menurun dan daya beli domestik melemah. Banyak perusahaan memilih mengurangi jumlah karyawan demi menjaga keberlangsungan usaha.
Tingginya angka PHK ini memunculkan sorotan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM). Sebagai provinsi dengan basis industri terbesar, Jawa Barat membutuhkan kebijakan ekonomi yang lebih adaptif dan berorientasi pada perlindungan tenaga kerja.
Lonjakan PHK ini menjadi ujian serius bagi kepemimpinan KDM. Publik kini menanti sejauh mana pemerintah provinsi mampu menghadirkan kebijakan nyata yang tidak hanya menonjolkan narasi, tetapi juga mampu menjaga stabilitas industri dan melindungi pekerja di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks.
