KORANMANDALA.COM –Di kolong Jembatan Pasopati, denyut komunitas skateboard Kota Bandung tetap hidup dan berkembang. Ruang publik strategis di tengah kota itu bertahan sebagai fasilitas olahraga yang gratis dan terawat, bukan karena sokongan anggaran pemerintah, melainkan hasil swadaya penuh para penggunanya.
Pantauan pada Minggu (18/1/2026), skatepark kolong Pasopati masih ramai digunakan oleh skateboarder dari berbagai kalangan. Selain tidak dipungut biaya, lokasi yang berada di bawah jembatan membuat arena ini tetap bisa dimanfaatkan meski hujan turun.
“Daya tarik utamanya jelas gratis dan lokasinya strategis di tengah kota. Karena berada di kolong jembatan, saat hujan pun tetap bisa bermain,” ujar Sam Bega (23), skateboarder yang aktif berlatih di lokasi tersebut.
Menurut Sam, faktor lain yang membuat skatepark Pasopati bertahan adalah atmosfernya yang inklusif. Tidak ada sekat komunitas maupun aturan keanggotaan yang kaku.
“Yang paling enak, di sini semuanya welcome. Tidak perlu masuk komunitas tertentu untuk bisa diterima,” katanya.
Skatepark ini awalnya dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah dan sejumlah merek lokal. Namun, seiring waktu, pengelolaannya kini sepenuhnya beralih ke tangan komunitas skateboard.
“Saat ini pemerintah sudah lepas tangan. Perawatan harian, perbaikan kerusakan, semuanya kami kelola sendiri,” ujar Sam.
Ia menambahkan, dukungan justru datang dari ekosistem internal komunitas, terutama dari sejumlah brand skateboard lokal Bandung yang turut membantu dalam pemeliharaan dan kebutuhan operasional.
Model pengelolaan berbasis swadaya tersebut membuktikan bahwa ruang publik dapat berkelanjutan ketika penggunanya memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Perawatan yang dilakukan secara sukarela telah mengubah kolong jembatan yang semula sekadar ruang kosong menjadi arena olahraga yang aktif, kreatif, dan bernilai sosial.
Keberhasilan komunitas skateboard menjaga skatepark kolong Pasopati secara mandiri menunjukkan bahwa partisipasi warga dapat menjadi fondasi kuat bagi keberlangsungan ruang publik, bahkan tanpa ketergantungan penuh pada anggaran formal pemerintah. (Yusuf Ahmad/MG)
