PKL Cicadas Tolak Rencana Jalur BRT, Spanduk Protes Terpasang di Kios

KORANMANDALA.COM – Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Ahmad Yani, kawasan Cicadas, Kota Bandung, menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan jalur Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah tersebut.

Penolakan itu diekspresikan melalui pemasangan spanduk bernada protes di sekitar kios dan lapak pedagang.

Berdasarkan pantauan di lokasi, spanduk-spanduk berwarna putih dengan tulisan cat merah mencolok terlihat membentang di dinding kios Pasar Cicadas.

Pesan yang disampaikan para pedagang berisi ungkapan keresahan dan kekhawatiran terhadap dampak pembangunan BRT terhadap keberlangsungan usaha mereka.

Salah satu spanduk bertuliskan ungkapan dalam bahasa Sunda yang jika diterjemahkan berbunyi, “Aku terhempas ke dunia ini bukan untuk hidup serba berkecukupan, bukan pula untuk selalu dimanja, melainkan harus menentukan jalan hidup sendiri demi kehidupan, meski mungkin tidak banyak yang memahami.”

Spanduk lainnya menyinggung kondisi ekonomi pedagang yang belum sepenuhnya pulih sejak pandemi Covid-19. “Suasana sepi sejak zaman Covid sampai sekarang, eh malah ada berita yang kesannya mau bikin ribut tidak jelas,” demikian isi tulisan pada spanduk tersebut.

Meski demikian, aktivitas jual beli di dalam Pasar Cicadas masih berlangsung normal. Sejumlah pedagang tetap berjualan, dan pembeli terlihat datang silih berganti di tengah munculnya penolakan tersebut.

Di sisi lain, tidak semua pedagang bersedia memberikan keterangan. Beberapa PKL memilih bungkam dan mengaku bingung serta khawatir karena belum pernah menerima sosialisasi resmi terkait rencana pembangunan jalur BRT di kawasan itu.

Dari informasi yang dihimpun, hanya dua pedagang yang bersedia memberikan penjelasan. Keduanya menegaskan bahwa mereka tidak menolak pembangunan transportasi massal, namun merasa waswas terhadap kepastian relokasi dan kelangsungan usaha ke depan.

Para pedagang berharap Pemerintah Kota Bandung dapat memberikan kejelasan dan melakukan sosialisasi secara terbuka sebelum proyek pembangunan dilaksanakan.

Mereka menilai, pengembangan transportasi publik seharusnya tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi pedagang kecil yang menggantungkan hidup di kawasan tersebut.