KORANMANDALA.COM –Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial (Dinsos) akan mengintensifkan penanganan tunawisma, gelandangan, dan pengemis menjelang libur panjang. Langkah ini diklaim untuk menjaga ketertiban umum, kenyamanan warga, serta citra Kota Bandung sebagai destinasi wisata.
Namun, di tengah rencana penertiban tersebut, data Dinsos justru menunjukkan tren peningkatan jumlah tunawisma dalam dua tahun terakhir.
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, mengungkapkan bahwa kelompok tunawisma di kota ini terbagi ke dalam tiga kategori utama, yakni gelandangan, pengemis, dan pemulung.
Status Pemain Persib Jadi Sorotan, Marc Klok dan Beckham Putra Dihujat Usai Sambut John Herdman
Berdasarkan pendataan sepanjang 2025, jumlah gelandangan tercatat mencapai 156 jiwa, meningkat signifikan dibandingkan 2024 yang berjumlah 113 jiwa.
Dari jumlah tersebut, baru 129 jiwa yang berhasil dijangkau melalui Unit Social Response (USR), sementara 27 jiwa lainnya belum tersentuh penanganan.
Kondisi serupa terjadi pada pengemis yang jumlahnya naik dari 188 jiwa pada 2024 menjadi 223 jiwa pada 2025. Adapun pemulung tercatat 57 jiwa, meningkat dari 41 jiwa pada tahun sebelumnya.
“Kenaikan ini menunjukkan bahwa persoalan tunawisma belum tertangani secara tuntas dan bersifat struktural,” kata Yorisa saat ditemui di Kantor Dinas Sosial Kota Bandung, Kamis, 15 Januari 2026.
Yorisa menjelaskan, mayoritas tunawisma bukan berasal dari Kota Bandung. Untuk kategori gelandangan, sebanyak 125 jiwa tercatat berasal dari luar daerah, sementara hanya 31 jiwa yang merupakan warga Kota Bandung.
Daerah asal terbanyak meliputi Kabupaten Bandung, Garut, dan Bandung Barat. Bahkan, pada 2025, tercatat sedikitnya 10 tunawisma berasal dari luar Pulau Jawa.
Para tunawisma tersebut tersebar di sekitar 16 hingga hampir 20 titik rawan, terutama di kawasan strategis dan pusat aktivitas publik.
Lokasi yang kerap menjadi tempat mangkal antara lain Jalan Ir. H. Juanda (Dago), Jalan Merdeka, Taman Vanda, Jalan Riau–Lombok, Jalan Naripan–Tamblong, Taman Saparua, Taman Lalu Lintas, Simpang Lima Asia Afrika, kawasan Braga, hingga Cihampelas.
Menurut Yorisa, keberadaan tunawisma kerap menimbulkan keluhan masyarakat, mulai dari persoalan kebersihan dan kesehatan, potensi gangguan ketertiban, hingga praktik mengemis yang dianggap memaksa.
Namun, ia tidak menampik bahwa persoalan tersebut berkaitan erat dengan kondisi ekonomi dan keterbatasan akses pekerjaan.
Dalam waktu dekat, Pemkot Bandung berencana menggelar penertiban gabungan yang melibatkan Dinsos, Satpol PP, Damkar, DLH, DPKP, DP3A, serta aparat kewilayahan. Operasi ini dijadwalkan berlangsung mulai Jumat dini hari hingga Minggu, dilanjutkan dengan patroli rutin siang dan sore hari.
Penertiban tersebut menyasar gelandangan, pengemis, pemulung, hingga manusia gerobak yang beraktivitas di ruang-ruang publik, dengan dalih beautifikasi kota menjelang lonjakan kunjungan wisatawan.
“Setelah dijangkau, mereka akan dibawa ke rumah singgah untuk menjalani rehabilitasi sosial dan bimbingan mental-spiritual selama tujuh hari,” ujar Yorisa.
Selanjutnya, Dinsos akan melakukan asesmen lanjutan untuk menentukan tindak lanjut, mulai dari reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal, hingga rujukan ke lembaga sosial. Bagi tunawisma dari luar daerah, koordinasi dilakukan dengan Dinas Sosial kabupaten/kota maupun provinsi asal.
Meski demikian, Yorisa mengakui bahwa sebagian tunawisma kerap kembali ke jalan meskipun telah dibina. Faktor ekonomi menjadi alasan utama, karena aktivitas di jalan dianggap memberikan penghasilan yang cepat dan relatif mudah.
“Kondisi ini menjadi tantangan besar. Selama akar persoalan ekonomi belum terselesaikan, penertiban berpotensi hanya bersifat sementara,” katanya.
Dinsos pun kembali mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang atau barang kepada tunawisma di jalan. Menurut Yorisa, praktik tersebut justru memperpanjang siklus masalah sosial.
“Kami akan menggencarkan sosialisasi melalui Diskominfo, ATCS, dan Satpol PP. Memberi di jalan tidak menyelesaikan masalah, malah memperkuat ketergantungan,” ujarnya.
Upaya penertiban dan beautifikasi ini, kata Yorisa, juga dikaitkan dengan kepentingan pariwisata. Pemerintah berharap Bandung tetap tampil bersih, tertib, dan aman di mata wisatawan.
Namun, tantangan ke depan adalah memastikan penanganan tunawisma tidak berhenti pada pengamanan ruang publik semata, melainkan menyentuh solusi jangka panjang yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
“Kota Bandung harus nyaman, tapi juga adil bagi semua,” pungkasnya.
