Penataan Setengah Hati, BRT Bandung Terancam Jadi Wacana Ulang

KORANMANDALA.COM –Rencana menghadirkan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung kembali mencuat sebagai solusi transportasi publik.

Namun, tanpa penataan awal yang tegas dan menyeluruh, gagasan tersebut berpotensi mengulang kegagalan lama: ramai di konsep, minim dampak di lapangan.

Guru Besar Rekayasa Transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Ir. Harun Ar-Rasyid, menegaskan bahwa menjadikan bus sebagai tulang punggung angkutan massal bukanlah ide baru bagi Bandung.

Penataan PKL Jadi Kunci, Pakar ITB: BRT Bandung Tak Akan Berjalan Tanpa Jalur Steril

Selama puluhan tahun, kota ini telah mengandalkan angkutan kota (angkot), DAMRI, hingga bus berukuran sedang. Namun, kemacetan justru kian parah seiring pertumbuhan penduduk dan kendaraan pribadi yang tak terkendali.

“Kalau berharap bus saja menyelesaikan masalah, itu tidak realistis. Bus itu ibarat parasetamol, hanya meredakan gejala. Antibiotiknya tetap transportasi rel,” kata Harun.

Ia menyebutkan, dengan jumlah penduduk lebih dari 2,5 juta jiwa dan mobilitas harian yang tinggi, kapasitas bus terlebih tanpa jalur steril tidak akan mampu mengangkut penumpang secara cepat dan masif.

Dalam kondisi bercampur dengan kendaraan pribadi, bus hanya akan menjadi bagian dari kemacetan itu sendiri.

Menurut Harun, persoalan transportasi kota besar seharusnya diselesaikan melalui sistem angkutan berbasis rel. Namun, keterbatasan anggaran dan komitmen lintas pemerintahan membuat pengembangan transportasi rel di Bandung nyaris stagnan.

“Kalau idealnya, kota besar itu bermimpinya rel. Tapi membangun rel butuh waktu lama dan biaya besar, bisa enam sampai delapan tahun,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahkan Jakarta dengan kekuatan fiskal yang jauh lebih besar masih sangat bergantung pada pemerintah pusat untuk membangun MRT.

“DKI saja tidak sanggup membangun ratusan kilometer MRT sendirian. Bandung jelas tidak bisa berjalan sendiri,” katanya.

Dalam konteks itu, Harun menilai BRT seharusnya diposisikan sebagai solusi sementara yang serius, bukan sekadar proyek simbolik. Masalahnya, kondisi Bandung dinilai belum siap untuk menghadirkan BRT ideal.

“Kalau bus tidak punya jalur khusus dan masih bercampur dengan mobil dan motor, ya tetap macet. Itu yang sekarang terjadi pada DAMRI,” ujarnya.

Ia menegaskan, jalur khusus bus hanya akan efektif jika disertai sterilisasi penuh dari berbagai gangguan samping, mulai dari parkir liar hingga pedagang kaki lima di sepanjang koridor.

“Kalau mau jalur khusus, jalannya harus steril. Tidak boleh ada parkir, PKL, atau aktivitas lain. Itu butuh penegakan hukum dan biaya pengawasan. Tanpa itu, jangan bicara BRT,” tegas Harun.

Selain jalur, ia juga menyoroti lemahnya integrasi antarmoda dalam kebijakan transportasi Bandung. Menurutnya, tanpa angkutan pengumpan (feeder), BRT hanya akan melayani segmen terbatas dan gagal menarik masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.

“Kita jangan cuma bicara koridor. Koridor itu mau naik apa? Kalau tidak ada feeder, jaringannya mati,” ujarnya.

Harun mengingatkan, selama bus masih terjebak macet dan waktu tempuh tidak kompetitif, masyarakat tidak akan meninggalkan sepeda motor dan mobil pribadi.

“Kalau busnya lambat, orang tidak akan pindah. Sesederhana itu,” katanya.

Ia juga menyoroti keterbatasan geometri jalan Bandung yang relatif sempit dan padat aktivitas. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut perencanaan BRT yang realistis, bukan meniru kota lain tanpa penyesuaian.

“Keterbatasan jalan di Bandung itu fakta. Jadi ukuran bus, penempatan jalur, sampai jumlah armada harus disesuaikan. Kalau dipaksakan, yang gagal bukan warganya, tapi kebijakannya,” ujarnya.

Meski demikian, Harun menegaskan bahwa pembenahan transportasi publik tidak boleh berhenti. Namun, upaya tersebut harus dilakukan secara konsisten, berkelanjutan, dan lintas pemerintahan.

“Kalau BRT hanya dijadikan proyek jangka pendek tanpa keberanian menata ruang dan menegakkan aturan, hasilnya pasti sama seperti sebelumnya: wacana datang, lalu tenggelam,” pungkasnya.