Pembongkaran Teras Cihampelas Masih Abu-abu, Pemkot Bandung Terjebak Urusan Izin

KORANMANDALA.COM – Wacana pembongkaran Teras Cihampelas kembali mencuat, namun hingga kini belum menunjukkan arah yang jelas.

Pemerintah Kota Bandung mengakui masih berkutat pada urusan perizinan pembongkaran, sementara kondisi kawasan tersebut terus terbengkalai tanpa kepastian penanganan.

Wali Kota Bandung menyebutkan, rencana pembongkaran Teras Cihampelas sempat dibahas dalam dialog bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

UMKM Asal Bandung Kafani Hadirkan Inovasi Kain Kafan Modern Berbasis Edukasi

Dalam pembahasan itu, muncul wacana pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, kewenangan perizinan tetap berada di tangan Pemkot Bandung.

“Sempat dibahas kalau pembongkarannya oleh provinsi, tapi izin pembongkarannya dari kita. Sekarang kita sedang mengupayakan izin pembongkaran,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final, baik terkait siapa pelaksana pembongkaran, skema pembiayaan, maupun konsep penataan pascapembongkaran.

Pemkot Bandung pun belum dapat memastikan apakah anggaran pembongkaran sepenuhnya akan ditanggung oleh Pemprov Jabar atau justru membebani APBD Kota Bandung.

Alih-alih bicara teknis pelaksanaan, Pemkot saat ini masih fokus pada proses administrasi penghapusan aset.

Teras Cihampelas yang dibangun pada era pemerintahan sebelumnya tercatat sebagai aset pemerintah, sehingga pembongkarannya harus melalui prosedur berlapis, mulai dari persetujuan DPRD hingga Kementerian Keuangan.

Penghapusan aset tersebut mencakup seluruh struktur Teras Cihampelas, termasuk 69 tiang yang selama ini menjadi ikon sekaligus sumber persoalan tata kota di kawasan tersebut.

“Soal diratakan atau tidak, itu tergantung nanti detail teknisnya. Sampai sekarang belum ketemu detailnya,” kata Wali Kota.

Pernyataan itu memperlihatkan belum matangnya perencanaan, meski wacana pembongkaran sudah berulang kali disampaikan ke publik.

Bahkan, Pemkot belum mampu menentukan target waktu pelaksanaan pembongkaran, dengan alasan menunggu seluruh proses perizinan rampung.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik: hingga kapan Teras Cihampelas dibiarkan menggantung tanpa kepastian? Di tengah tuntutan penataan kota yang lebih berkelanjutan, ketidakjelasan arah kebijakan justru berpotensi memperpanjang masalah, baik dari sisi tata ruang, anggaran, maupun kepercayaan publik.