KORANMANDALA.COM – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan persoalan sampah kini menjadi ancaman paling serius bagi keberlanjutan Kota Bandung. Penyusutan kuota pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti menjadi sinyal kuat bahwa Bandung berada di ambang krisis sampah jika tidak segera melakukan perubahan mendasar dalam sistem pengelolaannya.
Farhan menyebut situasi ini sebagai momen penentuan. Menurutnya, Kota Bandung tidak lagi memiliki ruang untuk menunda langkah strategis dalam menyelamatkan kota dari persoalan sampah yang terus membesar.
“Ini adalah titik kritis. Kalau kita tidak berubah sekarang, Bandung bisa benar-benar mengalami krisis sampah,” ujar Farhan di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (12/1/2026).
Wali Kota Bandung Berduka, Warga Tewas dalam Kecelakaan Usai Laga Persib vs Persija
Saat ini, lanjut Farhan, Kota Bandung menghadapi pengurangan kuota pengiriman sampah ke TPA Sarimukti. Kondisi tersebut mempersempit ruang gerak pemerintah daerah, sekaligus memaksa perubahan pendekatan dalam pengelolaan sampah.
Alih-alih menunggu kebijakan lanjutan, Pemerintah Kota Bandung memilih mengambil langkah antisipatif. Fokus utama diarahkan pada pemilahan sampah sejak dari sumbernya, yakni tingkat rumah tangga.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, Pemkot Bandung akan merekrut 1.597 petugas yang ditempatkan di setiap RW untuk mendampingi warga dalam pengelolaan dan pemilahan sampah secara berkelanjutan.
“Paradigma lama harus kita ubah. Sampah tidak cukup hanya diangkut, tapi harus habis dan diolah pada hari yang sama,” tegasnya.
Farhan mengkritisi pola lama pengelolaan sampah yang terlalu bertumpu pada pengangkutan. Akibatnya, masyarakat merasa persoalan sampah selesai hanya dengan membayar retribusi, sementara volume sampah terus meningkat.
“Pola pikir itu sudah tidak relevan. Pemilahan sampah adalah langkah paling sederhana, tapi paling menentukan,” katanya.
Ia mencontohkan, satu jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari bisa menghasilkan berbagai jenis sampah berbeda—organik, plastik, dan kemasan—yang seharusnya dipisahkan sejak awal agar tidak seluruhnya berakhir di TPA.
Farhan menyadari perubahan paradigma ini tidak akan menghasilkan dampak instan. Namun, ia menegaskan bahwa tanpa perubahan perilaku masyarakat, krisis sampah hanya tinggal menunggu waktu.
“Ini bukan pekerjaan satu atau dua tahun. Ini pekerjaan peradaban,” ujarnya.
Melalui kolaborasi lintas wilayah, lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta keterlibatan aktif masyarakat, Farhan optimistis Kota Bandung masih memiliki peluang keluar dari ancaman krisis sampah dan membangun sistem pengelolaan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
