Bandung Diserbu Wisatawan, Pemkot Akui Kota Masih Rentan Macet dan Krisis Sampah

KORANMANDALA.COM – Setiap libur panjang, Kota Bandung kembali menjadi magnet wisatawan. Arus kendaraan melonjak, okupansi hotel meningkat, dan roda ekonomi berputar lebih cepat. Namun di balik geliat tersebut, Pemerintah Kota Bandung mengakui masih menyimpan pekerjaan rumah besar agar kota ini tidak kewalahan menanggung beban wisata massal.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan secara terbuka mengurai persoalan tersebut saat siaran langsung di Kompas TV, Jumat, 9 Januari 2026. Ia menyebut setidaknya terdapat empat isu krusial yang terus menghantui Bandung sebagai kota tujuan wisata, dengan kemacetan dan parkir sebagai masalah paling kasat mata.

Menurut Farhan, kepadatan lalu lintas justru paling parah terjadi di titik-titik masuk kota. Ironisnya, setelah kendaraan berhasil masuk ke wilayah Bandung, arus lalu lintas relatif masih bisa mengalir. Masalah baru muncul ketika kendaraan berhenti.

Satu Pasien Terduga Super Flu Meninggal Dunia di RSHS Bandung

“Kemacetan paling dahsyat itu terjadi di pintu-pintu masuk Kota Bandung, baik dari utara, selatan, maupun timur. Begitu masuk kota sebenarnya relatif lancar, tapi masalahnya adalah parkir,” kata Farhan.

Keterbatasan lahan parkir membuat badan jalan menjadi korban. Parkir liar tumbuh di hampir semua kawasan wisata, mempersempit ruang gerak kendaraan dan memicu kemacetan berlapis. Farhan mengakui, pendekatan penertiban yang selama ini dilakukan belum menyentuh akar persoalan.

“Operasi parkir liar itu seperti ngusir nyamuk, diusir sebentar, tidak lama datang lagi,” ujarnya, menggambarkan lemahnya solusi jangka pendek.

Pemkot Bandung pun menggeser fokus ke solusi jangka menengah. Dalam dua tahun ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan fasilitas park and ride di sekitar 17 ruas jalan utama yang menjadi kantong wisata. Skema ini diharapkan mampu menahan kendaraan wisatawan di pinggir kota sebelum masuk ke pusat-pusat keramaian.

Tak hanya itu, Farhan juga membuka peluang investasi swasta di sektor perparkiran. Ia menyebut potensi ekonomi dari sektor ini bisa mencapai Rp80 miliar per tahun, angka yang selama ini dinilai belum tergarap optimal.

Di luar persoalan lalu lintas, ancaman lain justru datang dari tumpukan sampah. Farhan mengungkapkan kekhawatiran akan potensi krisis sampah ketiga hanya dalam satu tahun, yang diperkirakan bisa terjadi pada pertengahan Januari.

“Kami sekarang sedang deg-degan. Kalau hitungan normal, pada 12 Januari bisa terjadi krisis sampah lagi,” ujarnya.

Untuk menekan risiko tersebut, Pemkot Bandung mulai menggeser strategi pengelolaan sampah ke tingkat kewilayahan, terutama di kawasan pemukiman. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi tekanan di titik-titik pengolahan sampah yang selama ini menjadi bottleneck saat volume sampah melonjak drastis.

“Saya berharap pendekatan kewilayahan bisa mengurangi tekanan dan mencegah penumpukan sampah,” kata Farhan.

Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa Bandung belum sepenuhnya siap menghadapi ledakan wisatawan tanpa pembenahan sistemik. Tanpa solusi permanen, libur panjang berpotensi terus berubah menjadi ujian berat bagi tata kelola kota.