Kritik Jalan Rusak Berujung Intimidasi, Dana Desa Panggalih Jadi Sorotan Publik

KORANMANDALA.COM – Dunia media sosial kembali dihebohkan oleh viralnya unggahan seorang warga Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, yang mengaku mendapat intimidasi setelah mengkritik kondisi jalan rusak di desa. Kasus ini memicu perhatian luas hingga ke tingkat pimpinan daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam unggahan videonya, warga tersebut menyoroti kondisi jalan Tugenteng di Desa Panggalih yang rusak parah dan dinilai membahayakan pengguna jalan. Tak hanya memperlihatkan kerusakan infrastruktur, ia juga melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD).

Dalam pernyataannya, kreator tersebut mempertanyakan transparansi penggunaan dana desa. Ia bahkan menyebut anggaran desa seolah tidak terlihat dampaknya bagi pembangunan, dan hanya menguntungkan aparatur desa. Pernyataan tersebut dengan cepat menyebar luas di media sosial.

Banjir dan Jalan Rusak di Perbatasan Berlarut, Koordinasi Pemkot dan Kabupaten Bandung Buruk

Tak lama setelah unggahan itu viral, keluarga dari Kepala Desa Panggalih diduga merasa tidak terima atas kritik yang disampaikan. Peristiwa intimidasi terhadap warga tersebut pun terjadi dan kembali direkam serta diunggah ke media sosial, sehingga memicu reaksi keras dari warganet.

Kasus ini akhirnya sampai ke telinga Bupati dan Wakil Bupati Garut, bahkan diketahui pula oleh Gubernur Jawa Barat. Menanggapi kejadian tersebut, Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, secara terbuka menyatakan sikapnya melalui media sosial pribadi.

Putri Karlina mengungkapkan telah meminta Inspektorat Kabupaten Garut untuk melakukan audit terhadap pengelolaan Dana Desa Panggalih guna memastikan kebenaran aduan warga.

“Audit ini bukan untuk mencelakai siapa pun, melainkan untuk memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat. Jika dana desa digunakan sesuai aturan dan benar-benar untuk pembangunan, maka tidak perlu takut diaudit,” tegas Putri.

Menurutnya, audit justru penting agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya mengenai ke mana arah penggunaan dana desa. Ia juga menegaskan bahwa seorang pemimpin harus siap menerima kritik, termasuk kritik yang tidak menyenangkan.

“Sebagai pemimpin, kita harus siap mendengar kritik, masukan, bahkan hal-hal yang tidak kita sukai,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut memberikan pernyataan tegas terkait kasus intimidasi tersebut. Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan desa agar tidak bersikap represif terhadap kritik warga.

“Untuk seluruh aparat desa, kepala desa, perangkat desa, RT/RW, dan kepala dusun di mana pun berada, jika ada warga yang mengkritik, memposting jalan rusak, saluran air rusak, atau rumah warga miskin yang tidak terurus, jangan pernah melakukan intimidasi atau pengancaman,” tegas Dedi.

Ia menekankan bahwa kritik dari masyarakat harus diterima dengan lapang dada dan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan.

“Kalau ada warga yang menceritakan jeleknya pembangunan, kita harus menerima. Setelah itu, berusaha melakukan perubahan dan perbaikan,” pungkasnya.