Belum Ada Respons Pemkot, Cipayung Plus Bandung Lakukan Konsolidasi Lanjutan

KORANMANDALA.COM – Aliansi Cipayung Plus Kota Bandung menggelar diskusi dan konsolidasi lanjutan sebagai respons atas belum adanya tanggapan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terkait dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan birokrasi.

Aliansi yang terdiri dari HMI, GMNI, GMKI, KAMMI, PMII, HIMA PERSIS, IMM, dan PKRI tersebut menilai sikap diam Pemkot Bandung muncul setelah aksi unjuk rasa yang digelar di Balai Kota Bandung pada Jumat, 19 Desember 2025 lalu belum mendapatkan respons maupun klarifikasi resmi dari pihak pemerintah daerah.

Dalam konsolidasi tersebut, Cipayung Plus menilai absennya penjelasan dari Pemkot Bandung berpotensi memperbesar kegaduhan publik, khususnya terkait isu dugaan praktik korupsi dan tata kelola pemerintahan.

Di Penghujung Tahun, Bandung Darurat Sampah, Baru 20 Persen Terolah

Mereka menekankan pentingnya keterbukaan informasi serta sikap bertanggung jawab dari pimpinan daerah guna menjaga kepercayaan masyarakat.

Aliansi mendorong agar persoalan dugaan jual beli jabatan ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku. Mereka meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri, untuk menindaklanjuti isu tersebut secara profesional dan transparan demi menjawab keresahan publik.

Fikri Ali Murtadho, perwakilan HMI Cabang Bandung yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus, menyampaikan kekecewaannya atas belum adanya itikad dialog dari pihak eksekutif daerah.

“Aksi yang kami lakukan sebelumnya belum mendapatkan respons apa pun. Kami berharap Pemkot Bandung menunjukkan komitmen dalam menjaga integritas birokrasi dan membuka ruang klarifikasi kepada publik,” ujar Fikri.

Lebih lanjut, Cipayung Plus menilai sikap kooperatif pimpinan daerah dalam menghadapi proses hukum menjadi bagian penting dari tanggung jawab kepemimpinan. Selain itu, mereka juga menekankan perlunya pembenahan sistem promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkot Bandung agar terhindar dari praktik transaksional.

Aliansi Cipayung Plus Kota Bandung menyatakan konsolidasi ini merupakan bagian dari langkah advokasi berkelanjutan. Mereka membuka kemungkinan adanya aksi lanjutan apabila aspirasi mahasiswa dan masyarakat belum mendapat respons yang memadai dari Pemerintah Kota Bandung.