KORANMANDALA.COM – Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (MASKI) Jawa Barat menggelar Musyawarah Koordinator Wilayah (MUSKOMWIL) sebagai agenda strategis organisasi dalam memperkuat legalitas, regenerasi kepemimpinan, serta evaluasi dan penentuan arah program kerja ke depan.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (23/12/2025) di Hotel Malaka, Kota Bandung.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh kepala bidang menegaskan bahwa Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) memiliki peran strategis sebagai mitra negara dalam menjamin kepastian hukum pertanahan melalui pengukuran dan pemetaan yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
“KJSB merupakan garda terdepan dalam memastikan validitas data pertanahan. Oleh karena itu, penguatan kewenangan harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, serta peneguhan integritas,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kesalahan dalam data ukur dapat berdampak panjang terhadap kepastian hukum pertanahan.
“Satu kesalahan data ukur dapat berdampak luas dan jangka panjang. Kewenangan yang besar harus dibarengi dengan integritas yang kuat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum MASKI, Aziz Djabbarudin, mengatakan MUSKOMWIL menjadi forum penting untuk menyikapi dinamika hubungan kerja antara KJSB dan Kantor Pertanahan di Jawa Barat.
“Hari ini kami bermusyawarah membahas dinamika kerja antara KJSB dengan Kantor Pertanahan. Ada berbagai hal yang perlu digodok bersama melalui diskusi,” kata Aziz.
Selain membahas dinamika kerja, MUSKOMWIL juga mengagendakan pemilihan ketua MASKI tingkat kabupaten/kota se-Jawa Barat.
“Dua agenda tersebut menjadi fokus utama MUSKOMWIL kali ini,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Koordinator Wilayah MASKI Jawa Barat, Encep Gandi Sugandi, menegaskan bahwa MUSKOMWIL memiliki arti penting bagi keberlangsungan organisasi sekaligus penguatan peran Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB).
“Muskomwil ini menjadi momentum pengukuhan hak dan peran KJSB, sekaligus proses regenerasi kepemimpinan di lingkungan MASKI Jawa Barat,” ujarnya.
Encep juga menekankan pentingnya keberlanjutan program Permohonan Langsung Masyarakat (PLM) di seluruh Kantor Pertanahan di Jawa Barat. Menurutnya, PLM merupakan marwah utama KJSB dalam pelayanan pertanahan.
“Target kami sejak awal adalah agar PLM berjalan di seluruh Kantor Pertanahan di Jawa Barat. Harapannya, program ini dapat terus dilanjutkan dan diperluas oleh kepengurusan berikutnya,” pungkasnya.
