KORANMANDALA.COM – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif gagasan Gubernur Jawa Barat terkait peliburan sementara trayek angkutan kota (angkot) di sejumlah wilayah termasuk Kota Bandung saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Kebijakan ini dinilai sebagai salah satu solusi serius untuk mengantisipasi lonjakan kemacetan di kota tujuan wisata seperti Bandung.
Menurutnya, ide tersebut terinspirasi dari pengalaman penutupan operasional angkot selama empat hari di jalur Bogor Puncak yang terbukti mampu memperlancar arus lalu lintas. Namun demikian, ia menegaskan penerapannya di Kota Bandung tidak bisa disamakan begitu saja.
KAI Daop 2 Bandung Beri Diskon Tiket Hingga 30 Persen Selama Nataru 2025/2026
“Kami menyambut baik ide dari Pak Gubernur. Ini salah satu solusi yang harus kita sikapi secara serius. Tapi karakter jalan Bandung sangat berbeda dengan Bogor Puncak,” kata Farhan, Selasa (23/12/2025).
Ia menjelaskan, tingginya jumlah wisatawan yang datang ke Bandung menggunakan kendaraan pribadi membuat ruang jalan harus dikelola secara lebih adaptif.
Di satu sisi, pengguna kendaraan pribadi membutuhkan kelancaran akses, namun di sisi lain angkot tetap menjadi tulang punggung transportasi masyarakat.
Untuk itu, Pemkot Bandung akan melakukan pembahasan mendalam dengan sejumlah pihak, mulai dari Satlantas Polrestabes Bandung, Dinas Perhubungan, hingga koperasi dan operator angkot. Di Kota Bandung sendiri terdapat tiga koperasi angkot yang akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
“Nanti akan ditentukan bentuknya, apakah pembatasan total, terbatas, atau hanya di jam-jam tertentu. Karena karakteristik jalan di Bandung sangat beragam, seperti Asia Afrika, Braga, R.E. Martadinata, Dago, hingga wilayah Cicaheum, Cibiru, dan Bandung Kidul,” jelasnya.
Farhan menegaskan, tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi potensi kemacetan yang bisa menjadi “dahsyat” saat puncak libur Nataru. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan masalah baru, terutama bagi warga yang masih sangat bergantung pada angkot.
Konsekuensi lain yang menjadi perhatian serius Pemkot Bandung adalah persoalan parkir. Dengan memberi ruang lebih besar bagi kendaraan pribadi di kawasan wisata, penertiban parkir liar akan dilakukan secara tegas.
“Keberadaan parkir liar yang suka mengetok harga akan kita sikat habis-habisan bersama kepolisian dan Satpol PP. Termasuk teman-teman yang biasa membantu parkir, akan kita ajak dialog agar tidak lagi melakukan praktik pengetokan,” tegasnya.
Terkait kompensasi bagi pengemudi angkot yang diliburkan, Farhan mengungkapkan usulan awal dari Gubernur Jawa Barat sebesar Rp500 ribu untuk dua hari, dengan skema pembiayaan dibagi antara Pemprov dan Pemkot Bandung. Namun hingga kini, anggaran tersebut masih dalam tahap penghitungan.
“Anggarannya belum ada. Hari ini baru akan dirapatkan, termasuk apakah menggunakan Silpa atau sumber lain. Perkiraannya ada sekitar 2.500 angkot, tapi itu masih harus diverifikasi,” ucapnya.
