KDM Sentil Prioritas APBD Kota Bandung, Anggaran Hibah Lebih Besar dari Jalan

KORANMANDALA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan anggaran Pemerintah Kota Bandung yang dinilainya tidak berpihak pada kebutuhan dasar warga.

Dalam evaluasi RAPBD Kota Bandung 2026 bersama Wali Kota Bandung Farhan, Dedi menyoroti ketimpangan mencolok antara belanja hibah dan anggaran perbaikan jalan.

Di hadapan data anggaran, Dedi Mulyadi—yang akrab disapa KDM—terkejut ketika mengetahui bahwa anggaran jalan Kota Bandung hanya dipatok sebesar Rp145 miliar. Angka tersebut jauh di bawah belanja hibah yang mencapai Rp345 miliar, padahal total APBD Kota Bandung mencapai Rp7,4 triliun.

Pemprov Jabar Tarik Rem Izin Perumahan Bandung Raya, KDM: “Kalau Tak Diubah, Bandung Bisa Tenggelam”

“Belanja hibah lebih gede daripada belanja jalan? Ya gak akan bisa punya jalan bagus Pak Kota Bandung,” ujar KDM dengan nada tegas.

Menurut KDM, alokasi anggaran tersebut tidak masuk akal untuk kota sekelas Bandung yang menjadi ibu kota Provinsi Jawa Barat sekaligus pusat ekonomi dan pemerintahan.

Ia menilai, dengan total anggaran Rp7 triliun lebih, seharusnya belanja jalan minimal berada di kisaran Rp400 miliar agar perbaikan infrastruktur bisa dilakukan secara serius dan merata.

KDM juga menyinggung fakta bahwa kondisi jalan Kota Bandung yang masuk kategori mantap atau mulus baru mencapai sekitar 17 persen.

Dengan anggaran yang terbatas, ia menilai mustahil pemerintah kota dapat mengejar ketertinggalan kualitas infrastruktur jalan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.

Sebagai perbandingan, KDM mengungkapkan proyek jalan yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di wilayah Bandung. Untuk satu ruas jalan saja, lengkap dengan drainase, trotoar, dan penerangan, anggaran yang digelontorkan bisa mencapai Rp53 miliar.

Sementara Pemerintah Kota Bandung harus mengelola seluruh jaringan jalan dengan anggaran yang hanya sedikit lebih besar dari satu proyek provinsi.

Sorotan tajam KDM berlanjut pada struktur belanja daerah secara keseluruhan. Ia menilai APBD Kota Bandung terlalu berat pada belanja rutin birokrasi.

Belanja pegawai tercatat mencapai Rp2,6 triliun atau sekitar 45 persen dari total anggaran, ditambah belanja barang dan jasa sebesar Rp3,5 triliun. Di sisi lain, belanja modal hanya sekitar Rp744 miliar atau di bawah 10 persen dari total APBD.

Menurut KDM, komposisi anggaran seperti ini menunjukkan pemerintah kota belum menempatkan pembangunan jangka panjang sebagai prioritas utama. Ia menegaskan, selama belanja modal terus ditekan dan anggaran lebih banyak habis untuk belanja pegawai serta hibah, Kota Bandung akan sulit ditata secara berkelanjutan.

Kritik tersebut menguat di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola keuangan daerah, terutama setelah wakil wali kota terseret dalam kasus korupsi. Situasi ini membuat masyarakat semakin kritis dan mempertanyakan apakah APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan warga atau sekadar memenuhi kepentingan birokrasi dan kelompok tertentu.

Dengan kondisi tersebut, KDM menilai Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan koreksi serius terhadap arah kebijakan fiskal agar APBD tidak sekadar besar di angka, tetapi benar-benar terasa manfaatnya bagi publik, terutama dalam penyediaan infrastruktur jalan yang layak dan aman.