MBG Jadi Mesin Baru Ekonomi Rakyat, Dedi Mulyadi: Rp54 Triliun Harus Berputar di Jawa Barat

KORANMANDALA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditegaskan bukan sekadar program bantuan pangan, tetapi menjadi strategi besar pembangunan ekonomi rakyat yang melibatkan seluruh lapisan pemerintahan, dari pusat hingga desa.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan MBG merupakan program bersama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa, sehingga pelaksanaannya harus memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, kualitas sumber daya manusia, serta rasa keadilan sosial.

“MBG ini bukan program sektoral, tapi ekosistem bersama. Kalau dikelola dengan benar, dampaknya luar biasa bagi ekonomi Jawa Barat,” ujar Dedi.

Mobil MBG Tabrak Siswa, Pengamat Ingatkan Trauma Anak

Ia menyebutkan tiga titik tekan utama dalam pelaksanaan MBG. Pertama, anggaran sebesar Rp54 triliun harus terus beredar di wilayah Jawa Barat, termasuk melalui pemanfaatan jasa perbankan daerah, agar efek ekonomi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.

Kedua, Dedi menegaskan bahwa siklus ekonomi MBG harus bertumpu pada produktivitas petani kecil. Program ini menjadi pasar langsung bagi petani telur, ikan, sayuran, dan beras tanpa harus melewati banyak perantara.

“Petani bisa langsung menjual ke penyedia jasa MBG. Ini melahirkan harga yang kompetitif dan insentif tinggi bagi petani,” jelasnya.

Ketiga, MBG juga diintegrasikan dengan pendidikan berbasis praktik di sekolah. Anak-anak didorong untuk memelihara ayam, menanam sayuran, pisang, hingga padi sebagai bagian dari pembelajaran IPA berbasis autoclass.

Bahkan, Dedi menyarankan agar halaman sekolah dimanfaatkan sebagai lahan produktif. “Sekolah bukan hanya tempat belajar teori, tapi juga tempat membangun cara berpikir dan produktivitas,” tambahnya.

Jika seluruh ekosistem ini berjalan, Dedi optimistis uang akan terus berputar dari tangan ke tangan masyarakat, menciptakan daya dorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara berkelanjutan.

Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa MBG adalah program nasional dengan tanggung jawab utama di Badan Gizi Nasional (BGN), namun keberhasilannya merupakan tanggung jawab bersama seluruh aparat pemerintah.

“Ini pekerjaan kita semua. Bupati, camat, kepala desa, kepala dinas, gubernur, semua terlibat. Sudah jelas dalam Perpres 115,” tegasnya.

Zulkifli juga menekankan pentingnya pendampingan langsung kepada masyarakat agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh melalui kegiatan bertani, beternak, dan perikanan yang terhubung dengan MBG.

Selain itu, ia memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan dengan standar tinggi, mulai dari kebersihan, keamanan pangan, hingga kualitas gizi.

“Tadi kami lihat dapurnya sangat bagus, bahkan lebih bagus dari dapur saya, anak-anak kita akan makan dengan gizi yang baik, aman dan teruji,” ujarnya.