Angkot Dihentikan Saat Nataru, Pemprov Jabar Siapkan Kompensasi untuk Redam Kemacetan Puncak (Humas Pemprof)
KORANMANDALA.COM –Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengambil langkah tegas untuk mengurai kemacetan di kawasan Puncak, Bogor, saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pemilik angkutan kota, sopir angkot, hingga sopir cadangan yang diminta berhenti beroperasi sementara akan menerima kompensasi dari pemerintah.
Penghentian operasional angkot dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak yang selama ini menjadi titik krusial kepadatan kendaraan, terutama saat libur panjang.
Pemprov Jabar Tarik Rem Izin Perumahan Bandung Raya, KDM: “Kalau Tak Diubah, Bandung Bisa Tenggelam”
Kebijakan ini menyasar angkot yang melayani rute menuju dan dari kawasan Puncak, baik di wilayah Kabupaten Bogor maupun Cianjur.
Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM mengatakan, skema kompensasi tersebut bukan hal baru. Kebijakan serupa pernah diterapkan saat arus mudik Idulfitri 2025 dan dinilai efektif menekan kemacetan.
“Kebijakan ini akan diberlakukan kembali,” kata Dedi Mulyadi, Selasa (16/12/2025).
Sekretaris Dinas Perhubungan Jawa Barat, Diding Abidin, menjelaskan kompensasi diberikan sebagai pengganti pendapatan para sopir angkot yang diminta menghentikan aktivitasnya selama periode tertentu.
Penghentian operasional akan berlangsung selama empat hari, yakni 24–25 Desember 2025 dan 30–31 Desember 2025.
Selama periode tersebut, angkot dilarang beroperasi di jalur wisata Puncak. Sebagai gantinya, Pemprov Jabar menyiapkan kompensasi sebesar Rp200 ribu per orang per hari. Dengan skema tersebut, setiap penerima akan memperoleh total Rp800 ribu selama empat hari.
“Kami peruntukkan buat 1.825 orang. Yang menerima adalah pemilik angkot, sopir utama, dan sopir cadangan,” ujar Diding.
Tak hanya menyasar angkot di kawasan Puncak, kebijakan kompensasi ini juga akan diterapkan pada moda transportasi tradisional di sejumlah daerah lain di Jawa Barat.
Pemprov Jabar berencana memberikan kompensasi kepada pengemudi delman dan becak di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, dan Kabupaten Cirebon.
“Total delman dan becak itu kurang lebih ada 1.470 unit di enam daerah,” katanya.
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Dishub Jabar akan melakukan pengawasan langsung selama masa libur Nataru. Monitoring dilakukan guna memastikan angkot, becak, dan delman yang telah menerima kompensasi benar-benar menghentikan operasionalnya sesuai ketentuan.
“Kita akan monitoring, apakah betul mereka berhenti setelah diberikan kompensasi. Itu akan terbaca,” ujarnya.
Berdasarkan evaluasi Pemprov Jabar, kebijakan serupa terbukti berdampak positif saat mudik Idulfitri 2025. Data Dishub Jawa Barat menunjukkan peningkatan kecepatan rata-rata kendaraan di sejumlah jalur padat. Di lintas Garut–Bandung melalui Limbangan–Malangbong, kecepatan meningkat menjadi 20–30 kilometer per jam dari sebelumnya 10–20 kilometer per jam pada 2024.
Sementara lintas Garut–Tasikmalaya meningkat menjadi 30–40 kilometer per jam dari 20–30 kilometer per jam.
Dengan kebijakan ini, Pemprov Jabar berharap kepadatan ekstrem di kawasan wisata dan jalur utama selama libur Nataru dapat ditekan tanpa mengorbankan penghasilan para pelaku transportasi rakyat.