Putusan MK soal Pemisahan Pilkada Dinilai Picu Beban Baru Demokrasi

Ketua Bawaslu Jabar, Zacky M. Zam Zam, menyebut selama Pemilu dan Pilkada 2024 terdapat 11 aduan ke DKPP, namun sebagian besar berakhir dengan putusan rehabilitasi.

“Jumlah aduan tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator kualitas penyelenggara. Mayoritas laporan tersebut diputus rehabilitasi karena tidak terbukti secara formil maupun materil,” jelas Zacky.

Meski demikian, Bawaslu memastikan seluruh catatan tetap menjadi bahan evaluasi internal.

“Setiap masukan akan kami inventarisasi untuk perbaikan ke depan, baik dalam penguatan internal maupun melalui rekomendasi perubahan regulasi,” pungkasnya.