KORANMANDALA.COM –Satu tahun pertama kepemimpinan Wali Kota Bandung dinilai menjadi fase krusial untuk membaca arah pembangunan kota. Meski masa jabatan masih menyisakan waktu, periode awal seharusnya sudah mampu memberikan gambaran mengenai prioritas kebijakan, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan menjawab persoalan klasik perkotaan.
Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam Forum Profesor Bandung yang diselenggarakan Indonesian Politics Research & Consulting, Senin (15/12/2025).
Akademisi Universitas Padjadjaran, Firman Manan, menilai satu tahun bukanlah waktu yang singkat untuk menunjukkan arah kepemimpinan.
Lomba Mewarnai TK se-Kota Bandung Meriahkan Milangkala ke-141 Raden Dewi Sartika
“Ini seharusnya menjadi titik di mana warga kota bisa melihat ke mana Bandung akan dibawa. Apakah persoalan kemacetan, sampah, banjir, dan layanan publik benar-benar didengar dan dijawab dengan kebijakan yang konstruktif,” ujarnya.
Ia menegaskan, kritik publik semestinya dimaknai sebagai masukan strategis agar pemerintah daerah dapat melakukan koreksi dini demi peningkatan kualitas pelayanan.
Sementara itu, dosen Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Suratman, menyoroti dinamika pemberitaan Wali Kota Bandung selama setahun terakhir yang dinilainya fluktuatif.
Menurutnya, penting untuk membaca pemberitaan tidak sekadar dari sisi citra, tetapi dari nilai publik dan kebutuhan riil warga.
“Sehebat apa pun ide, jika tidak berujung pada keputusan publik yang legal, adil, dan memuaskan masyarakat, maka itu berpotensi terjebak pada patologi birokrasi,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan birokrasi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural. Pembagian tugas yang ideal, kata dia, kerap tidak diiringi perubahan pola kerja dan integritas aparatur.
“Jika ada ukuran efisiensi pelayanan publik, hasilnya harus disampaikan secara jujur,” tegasnya.
Dekan FPIPS UPI, Cecep Darmawan, menyebut tahun pertama kepemimpinan sebagai fase konsolidasi yang sangat menentukan. Namun, ia mencatat sejumlah persoalan lama masih mendominasi, mulai dari persoalan sampah dan parkir liar, konflik Sukahaji, pengelolaan Bandung Zoo, banjir yang berulang, hingga keterbatasan infrastruktur perkotaan.
Selain itu, Bandung masih menyandang predikat kota termacet nomor satu di Indonesia dan peringkat ke-12 dunia. Persoalan korupsi pun dinilai masih bersifat sistemik dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif.
