Setahun Kepemimpinan Wali Kota Bandung Disorot Akademisi, Masalah Klasik Dinilai Belum Terurai

“Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa tantangan Kota Bandung tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan terus berulang dari satu periode ke periode berikutnya,” ujarnya.

Cecep menilai, secara umum tahun pertama kepemimpinan Wali Kota Bandung masih berada pada fase adaptasi dan konsolidasi, dan belum sepenuhnya menampakkan transformasi mendasar.

“Periode awal ini lebih banyak diwarnai penyesuaian, sementara perubahan struktural yang dibutuhkan kota belum terlihat signifikan,” katanya.

Guru Besar ITB, Harun Al-Rasyid, mempertanyakan arah pembangunan Kota Bandung ke depan. Ia menilai kemampuan teknologi sebenarnya sudah memadai, namun terhambat oleh persoalan nonteknis.

“Persoalannya bukan pada kemampuan teknis, melainkan budaya uang, praktik mafia ruang, dan konflik kepentingan yang masih menguasai arah pembangunan kota,” ujarnya.

Dari sisi lingkungan dan tata kota, dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fauzan Ali Rasyid, menilai tingginya daya tarik Bandung di sektor pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif tidak diimbangi tata kelola lingkungan yang baik.

“Orang ingin kota kreatif dan bersih, tapi tidak mau berhadapan dengan sampah. Ini kontradiksi yang harus diselesaikan,” katanya.

Ia menekankan tahun 2026 sebagai tahun penentuan tata ruang Kota Bandung, dengan tiga ujian utama, yakni kolaborasi dengan pemerintah provinsi dalam penanganan banjir melalui APBD 2026, tindakan tegas normalisasi sungai dan alih fungsi lahan, serta keberanian mengambil keputusan tidak populer demi keberlanjutan jangka panjang.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Bandung, Mas Putra, menilai persoalan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung bukan terletak pada lemahnya regulasi, melainkan pada komitmen pelaksanaannya.

“Aturan sebenarnya sudah sangat kuat. Masalahnya ada pada komitmen. Tanpa pengawasan yang ketat dan berlapis, isu korupsi tidak akan pernah benar-benar selesai,” tegasnya.

Sementara itu, Guru Besar Unpad, Muradi, mengingatkan bahwa gangguan keamanan seperti pencurian kendaraan bermotor, aksi geng motor, dan kejahatan jalanan berdampak langsung pada persepsi publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Di saat yang sama, relasi eksekutif–legislatif, ketimpangan representasi, serta polarisasi opini publik menjadi tantangan serius bagi stabilitas politik lokal,” ujarnya.