KORANMANDALA.COM – Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Muradi, menilai kehadiran Forum Profesor Bandung sebagai ruang strategis yang selama ini belum terisi secara optimal oleh dunia kampus. Forum tersebut dinilai mampu menjembatani pemikiran akademik dengan kebutuhan teknis pemerintahan di lapangan, khususnya dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.
Menurut Prof Muradi, selama ini kampus memang memiliki struktur akademik seperti dewan profesor atau dewan guru besar, namun belum sepenuhnya terhubung dengan praktik operasional pemerintahan. Forum Profesor Bandung yang diinisiasi oleh IPRC hadir untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan kolaborasi yang lebih aplikatif.
“Forum ini ingin menghadirkan kolaborasi yang sifatnya teknis. Jadi kita tidak hanya berada di menara gading, tapi juga turun ke level bawah, mengaitkan kebijakan, teori, dan aplikasi di lapangan,” kata Prof Muradi.
Akademisi Psikologi Ungkap Faktor Psikologis yang Bisa Picu Anak Nekat Bunuh Ibu Kandung
Ia menyebut, meski forum tersebut baru berjalan sekitar sembilan bulan, arah dan tujuannya dinilai sudah berada di jalur yang tepat. Ke depan, evaluasi yang lebih detail tetap diperlukan agar kolaborasi ini semakin efektif dan berdampak nyata.
Prof Muradi menekankan tiga hal penting yang perlu diperkuat. Pertama, penetapan program prioritas yang jelas. Kedua, penguatan koordinasi internal di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung agar program unggulan dapat dielaborasi dengan baik. Ketiga, kolaborasi aktif antara kampus dan Pemkot agar lahir solusi yang bukan sekadar wacana, melainkan teknis dan bisa langsung diterapkan.
“Ini mengisi ruang yang hampir kosong. Selama ini banyak berjalan sendiri-sendiri. Forum Profesor Bandung punya potensi besar untuk mengelaborasi kepentingan Kota Bandung secara lebih komprehensif,” ucapnya.
Saat disinggung terkait isu kepemimpinan Kota Bandung yang sempat dinilai “pincang”, Prof Muradi menegaskan pemerintahan tetap dapat berjalan efektif. Menurutnya, kepala daerah merupakan satu paket kepemimpinan, dan roda pemerintahan masih bisa berjalan optimal dengan penguatan peran sekretaris daerah serta dinas-dinas terkait.
“Banyak contoh di daerah lain, meski ada persoalan hukum pada salah satu unsur pimpinan, pemerintahan tetap bisa berjalan efektif selama kolaborasi, koordinasi, dan programnya jelas serta diterima publik,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Farhan, menyambut positif keberadaan Forum Profesor Bandung dan mengaku telah lama menantikan masukan objektif dari kalangan akademisi. Ia menilai pandangan para guru besar penting untuk menjaga keseimbangan antara rutinitas birokrasi dan hal-hal esensial dalam pembangunan kota.
“Kami butuh pandangan yang lebih clear dan objektif. Dalam pemerintahan, banyak kepentingan dan subjektivitas. Kadang yang rutin terasa penting, sementara yang substansial bisa terlewat,” ujar Farhan
Ia menegaskan, Pemkot Bandung secara kelembagaan telah menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi melalui nota kesepahaman. Namun, keberadaan figur akademisi yang bisa menjadi rujukan strategis dinilai sangat dibutuhkan untuk memperkuat kualitas kebijakan.
Terkait kritik dan saran dari kalangan akademisi, Farhan menegaskan sikap terbuka untuk kritikan yang diberikan para akademisi.
“Enggak masalah dikritik dan diberi saran. Selama masih dikritik, artinya masih disayang. Kalau sudah tidak dikritik, itu justru berbahaya,” pungkasnya.
