KORANMANDALA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan roda pemerintahan tetap berjalan stabil menyusul penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung sekaligus Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa proses hukum tersebut sepenuhnya berada di ranah aparat penegak hukum dan tidak memengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik.
“Proses tersebut independen dan berada dalam kewenangan penegak hukum. Prioritas kami adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan layanan publik tetap berjalan tanpa gangguan,” ujar Farhan,
Farhan menjelaskan Pemkot Bandung akan terus memperkuat reformasi birokrasi dan pengawasan internal untuk menjaga integritas tata kelola pemerintahan. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi dan tetap mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang.
“Kami memahami kekhawatiran warga. Namun saya pastikan layanan publik tetap normal dan seluruh perangkat daerah bekerja seperti biasa. Sekda telah saya instruksikan untuk memperkuat koordinasi internal,” ujarnya.
Ia juga menegaskan kasus hukum yang menjerat pejabat tersebut tidak berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Masyarakat perlu melihat dengan jelas bahwa proses hukum berjalan terpisah dari tugas-tugas pemerintahan. Komitmen kami tetap sama: memberikan pelayanan terbaik bagi warga Bandung,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipatif, Pemkot Bandung mempercepat evaluasi seluruh SOP layanan publik, memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mengoptimalkan peran Inspektorat, serta mempercepat digitalisasi proses administrasi. Langkah-langkah ini diambil untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.
Pemkot juga memastikan seluruh layanan publik mulai dari kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan hingga pelayanan dasar lainnya tetap berjalan tanpa hambatan. Koordinasi lintas perangkat daerah kini diperkuat melalui mekanisme monitoring harian di bawah Sekretaris Daerah.
“Tanggung jawab kami adalah menjaga kualitas layanan bagi warga Bandung. Semua langkah telah kami siapkan agar pelayanan tidak terganggu oleh dinamika yang terjadi,” ujar Farhan.
Tak hanya itu, Pemkot Bandung juga membangun komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kementerian terkait, serta aparat penegak hukum untuk memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga.
Melalui penguatan reformasi birokrasi dan pengawasan menyeluruh di seluruh lini, Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung tidak akan berkompromi terhadap integritas dan terus berupaya menghadirkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pemerintahan tetap berjalan, program pembangunan terus dilaksanakan, dan layanan publik tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
