DPRD Jabar Dukung Pemulihan Hutan, Pohon Harus Hidup!

KORANMANDALA.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, M.Q. Iswara, mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat yang mulai menggulirkan program pemulihan hutan dan optimalisasi lahan kritis sejak Desember 2025. Program ini dinilai menjadi langkah strategis untuk menekan risiko bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang kerap terjadi di berbagai wilayah Jawa Barat.

“Kami di DPRD Jawa Barat mengapresiasi program yang dilakukan Pak Gubernur untuk mengoptimalkan lahan-lahan kritis. Lahan tersebut akan ditanami tanaman keras yang mampu menjadi water catchment area dan mengurangi run off,” kata Iswara, Kamis (4/12/2025).

Namun apresiasi tersebut juga disertai catatan penting. Iswara mengingatkan program penghijauan selama ini sering hanya berhenti pada kegiatan tanam pohon secara simbolis, sementara tahap paling krusial yaitu perawatan sering tidak dijalankan secara serius.

“Yang kami harapkan, program ini tidak hanya fokus pada penanaman. Itu bagian paling mudah. Tantangannya justru ada pada pemeliharaan agar pohon benar-benar hidup,” tegasnya.

Menurutnya, langkah Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) yang menyertakan insentif bagi warga atau kelompok masyarakat yang merawat tanaman merupakan pembeda utama dibandingkan program-program sebelumnya, seperti Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) yang sempat berjalan di Jawa Barat.

“Program ini menjadi lebih realistis karena melibatkan masyarakat dan memberikan insentif. Menanam itu mudah, tapi merawat sampai melewati masa kritis yang bisa beberapa bulan hingga setahun itu pekerjaan yang butuh komitmen,” ujarnya.

Iswara menilai masyarakat sekitar adalah pihak yang paling tepat untuk menjaga keberlangsungan tanaman. Mereka yang setiap hari melihat perkembangan tanaman, memahami kondisi lapangan, serta lebih cepat merespons jika ada kerusakan atau kekeringan.

Ia juga menegaskan pentingnya peran dinas teknis dalam memastikan program berjalan sesuai rencana. Dinas Kehutanan, menurutnya, harus mengawasi secara langsung proses penanaman hingga pemeliharaan agar program tidak hanya berhenti di atas kertas.

“Saya pikir itu otomatis. Jika Pak Gubernur sudah menggagas program ini, maka dinas teknis terkait pasti menindaklanjuti dengan pengawasan dan pemeliharaan,” pungkasnya.