KORANMANDALA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) menutup tahun 2025 dengan capaian signifikan. Sebanyak 1.785 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) berhasil diselesaikan hingga 1 Desember 2025 kemarin menandai realisasi 100 persen dari target yang diemban DPKP.
Kepala DPKP Kota Bandung, Luthfi Firdaus, menegaskan program ini menjadi salah satu urusan paling strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki wajah permukiman kota.
“Hingga 1 Desember kemarin, kami sudah menyelesaikan 1.785 unit. Alhamdulillah ini 100 persen target DPKP tahun 2025,” kata Luthfi di Balai Kota Bandung, Selasa (2/12/2025).
Perbaikan Rutilahu tersebar di 25 kecamatan, mencakup kategori kerusakan ringan hingga berat. Rumah yang diperbaiki umumnya mengalami kerusakan 45–60 persen masih dalam batas kriteria bangunan yang dapat direhabilitasi.
Namun, tidak semua rumah dapat ditangani. Sejumlah bangunan yang berdiri di atas lahan tanpa kepemilikan jelas terpaksa tidak bisa diintervensi.
“Kalau status lahannya tidak jelas, kami tidak bisa masuk. Itu bagian dari aturan yang harus kami patuhi,” jelasnya.
DPKP mencatat masih ada 9.000 rumah tidak layak huni dan 280 hektare kawasan kumuh yang menunggu penanganan. Pemerintah menargetkan perbaikan 1.000 hingga 2.000 unit setiap tahun agar seluruh kebutuhan dapat diselesaikan pada tahun 2029.
“Kami laporkan progres setiap triwulan ke kementerian. Harapannya, seluruh 9.000 unit tuntas sebelum tahun 2029 berakhir,” ujarnya.
Program Rutilahu sendiri sudah berjalan sejak 2014. Setiap unit menerima bantuan sebesar Rp25 juta, yang bersumber dari APBD serta dukungan berbagai pihak.
Pada 2025, total perbaikan mencapai sekitar 2.100 unit berkat kolaborasi antara pemerintah dan mitra, adapun jumlah yang telah diperbaiki antara lain:
•BSPL Pemerintah Pusat: 111 unit
•CSR Yayasan Budha Suci: 500 unit (progress 250 unit)
•CSR perusahaan dan lembaga lainnya
“Tanpa kolaborasi, mustahil capaian kita bisa sebesar ini,” katanya.
1 2
