Tetapkan APBD 2026, Tiga Masalah Utama Jadi Fokus: Infrastruktur, Sampah, dan Layanan Dasar

KORANMANDALA.COM –Pemerintah Kota Bandung menegaskan tiga persoalan utama krisis infrastruktur dasar, karut-marut pengelolaan sampah, dan lemahnya layanan publik menjadi prioritas dalam APBD Kota Bandung 2026.

Kepastian ini disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, seusai Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung yang mengesahkan Raperda APBD menjadi Perda, Jumat 28 November 2025.

Farhan menyebut pengesahan APBD 2026 membuka peluang mempercepat program strategis. Meski begitu, kondisi fiskal kota belum ideal.

DotHub Space Hadir di Bandung Timur, Tawarkan Ruang Seni Inklusif dan Lintas Disiplin

SILPA hanya berkisar Rp300 miliar dan nilai APBD turun menjadi Rp7,4 triliun, jauh dari target awal Rp8,6 triliun.

“APBD turun sedikit, tetapi tahun depan kami akan dorong pendapatan daerah agar 2027 bisa kembali ke angka 8 triliun,” ujarnya.

Dengan ruang fiskal terbatas, Farhan menegaskan tiga fokus inti APBD 2026:

1. Perbaikan infrastruktur dasar,

2. Penanganan sampah,

3. Peningkatan layanan dasar, termasuk administrasi kependudukan.

Ia juga menekankan optimalisasi pajak daerah, termasuk PB1, melalui dorongan terhadap event-event besar yang dinilai mampu menutup beberapa program yang terpaksa dibatalkan akibat efisiensi anggaran.

APBD 2026 selanjutnya masuk masa evaluasi gubernur selama 14 hari sebelum diterapkan penuh.