KORANMANDALA.COM – Keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang merenovasi sejumlah bagian Gedung Sate, termasuk membangun gerbang depan menyerupai candi bentar dengan anggaran mencapai Rp3,9 miliar, memantik sorotan publik.
Renovasi itu dinilai janggal karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sebelumnya gencar disampaikan Pemprov Jabar.
Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Peneliti Center for Policy and Management Studies (CMPS) UNPAR, Kristian Widya Wicaksono, menilai pembangunan gapura tersebut meninggalkan tanda tanya besar terkait urgensi dan prioritas anggaran pemerintah.
Laga Berjalan Ketat, Andrew Jung Sumringah Persib Kantongin 3 Point
“Jika dibandingkan dengan kebutuhan publik, khususnya warga Jawa Barat, pembangunan gapura candi ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa pada akhirnya Pemprov Jabar mengalokasikan untuk hal tersebut, dan kepentingannya apa untuk masyarakat?” ujar Kristian.
Ia menilai proyek ini tidak berada dalam daftar kebutuhan mendesak masyarakat, sehingga pantas dipertanyakan secara politik anggaran.
“Kalau dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan lain, kenapa ini perlu dianggarkan? Dari sisi politik anggaran, prioritas ini patut juga dipertanyakan,” tambahnya.
Selain soal urgensi, Kristian menilai pembangunan gapura senilai miliaran rupiah tersebut bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi anggaran yang kerap digaungkan Gubernur Dedi.
“Kalau melakukan efisiensi, kan kita merasionalisasikan pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Kita memangkas direct cost yang menjadi beban organisasi dan seterusnya,” ujarnya.
Menurutnya, keputusan menggelontorkan anggaran hingga hampir Rp4 miliar untuk pembangunan gapura yang bersifat estetis sulit dipahami di tengah tuntutan prioritas anggaran yang lebih menyentuh masyarakat.
