” Mobil tangki yang ada hanya 7 unit dan harus keliling setiap hari kebelasan kecamatan untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang dikeluhkan oleh masyarakat “, kata Helmi Budiman, usai memimpin rapat evaluasi terbaru di Posko penanggulangan gawat darurat Kekeringan BPBD Garut, Sabtu 19 September 2023 siang.
Menurut Wakil Bupati, untuk solusi sementara kekeringan ini yaitu bagaimana caranya agar tidak ada masyarakat yang mengalami krisis air.
ADVERTISEMENT
“Walaupun kekeringan, air harus tetap ada, agar kehidupan mereka bisa berlangsung tidak terhambat dengan kebutuhan pokok air bersih,” ujar Helmi.
Sedang untuk jangka panjang, dikatakan Helmi, yaitu solusi permanen, bila ada sumber air, baik bor ataupun pipanisasi, itu akan dilakukan oleh Pemerintah.
“Karena masalah kekeringan ini semula hanya di 3 Kecamatan kini berkembang menjadi 19 “, tandas nya.
Sementara itu, Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Garut, Aah Anwar Saepulloh, menambahkan, sejak 28 Agustus hingga 13 September 2023 jumlah warga terdampak dari 19 Kecamatan itu sebanyak 17.529 Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa mencapai 51.657 orang .
Begitu pula dengan kebutuhan air bersih setelah adanya perpanjangan masa tanggapan darurat tersebut mencapai 3.204.267 liter untuk 19 kecamatan.
“Yaitu untuk keperluan masyarakat selama 14 hari,” tutur Aah.
Hingga kini sudah didistribusikan sebanyak 581.000 liter.
Sedang pihak Perumda Tirta Intan, menyediakan air untuk disuplai kemasyarakatan terdampak itu sebanyak 3.532.000 liter.
“Dalam penanggulangan masalah kebutuhan air bersih ini, sejumlah unsur yang membantu turun kelapangan diantaranya, Polri, TNI, Brimob, Disdamkar, Dinas Sosial PDAM termasuk PMI “, imbuh Aah.
Pekerjaan yang kini terus dilakukan dalam upaya penanggulangan gawat darurat kekeringan ini adalah pengerjaan pipanisasi didaerah terdampak sudah mencapai 13.196 meter yang tersebar di 11 lokasi di tiga kecamatan, yakni Kadungora, Balubur Limbangan dan Cikelet. (*)