KORANMANDALA.COM –Anggota DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan, menyoroti rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan memberikan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada satu juta pekerja sektor informal.
Menurutnya, dukungan terhadap program tersebut harus dibarengi dengan pelaksanaan teknis yang benar-benar ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Andri menjelaskan bahwa pendataan dan pemilihan penerima manfaat merupakan titik paling krusial dalam program ini.
Andri Gunawan Tegaskan Bandung Tak Boleh Kehilangan Identitas sebagai Kota Toleran
Politisi dari PDIP itu mengingatkan bahwa ragam pekerjaan informal sangat luas, sehingga dibutuhkan verifikasi berlapis mulai dari tingkat kelurahan hingga dinas terkait. Menurutnya, jika pendataan dilakukan tanpa kontrol, sangat mungkin terjadi salah sasaran.
“Kerja informal itu banyak. Dalam teknisnya harus sangat hati-hati supaya penerimanya benar-benar pihak yang berhak, tanpa titipan, tanpa kepentingan politik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa proses verifikasi tidak boleh hanya mengandalkan data lama. Pendataan ulang diperlukan agar tidak ada penerima fiktif maupun penerima yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria.
Andri menilai mekanisme terbuka dan transparan perlu diterapkan dalam penetapan nama-nama penerima, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dan mencegah potensi penyimpangan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinkronisasi data antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, ketidaksinkronan data hanya akan menyulitkan teknis pelaksanaan dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Ia menegaskan bahwa satu pintu data akan membuat program lebih efektif.
Andri juga mengingatkan agar proses pendaftaran bagi pekerja informal tidak dibuat rumit. Banyak dari mereka tidak terbiasa dengan sistem digital atau persyaratan administrasi yang panjang. Karena itu, ia meminta agar mekanisme dibuat sederhana dan mudah diakses.
“Jangan sampai mereka malah kesulitan karena prosesnya panjang. Harus simple, mudah diakses, dan tidak memberatkan,” katanya.
Meski memberikan sejumlah catatan, Andri menegaskan bahwa DPRD tetap mendukung penuh program yang bertujuan meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Namun, ia menekankan bahwa fungsi pengawasan akan dijalankan untuk memastikan pelaksanaan teknis berjalan sesuai aturan.
“Prinsipnya kami setuju programnya. Tapi teknisnya biar dieksekusi oleh pemerintah, dan kami mengawasi agar tidak ada penyimpangan,” ucapnya. (Sarah)
