KORANMANDALA.COM – Menjelang peringatan Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada 16 November, sejumlah tokoh dari unsur pemerintahan, akademisi, dan lembaga negara berkumpul dalam acara Dialog Kebangsaan bertajuk “Quo Vadis Implementasi Pluralisme di Kota HAM (Bandung)” di Sari Ater Kamboti, Kota Bandung, Sabtu (15/11/2025).
Acara ini menjadi ruang diskusi publik untuk melihat kembali arah implementasi pluralisme di Bandung kota yang menyandang predikat Kota HAM serta menegaskan pentingnya merawat toleransi di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang semakin beragam.
Pluralisme dan Keamanan dalam Perspektif Politik Keagamaan
Akademisi sekaligus pengamat politik Bandung, Muradi, Ph.D, memaparkan bahwa pluralisme dalam konteks politik keagamaan tidak hanya soal keberagaman keyakinan, tetapi juga berkaitan langsung dengan aspek keamanan.
Warga Tasikmalaya Bersiap, Persib Store Akan Buka Gerai Yang Dihadiri Dua Bintang
“Pluralisme berarti ada keamanan negara, keamanan masyarakat, dan keamanan manusia,” ujarnya.
Muradi menegaskan bahwa pluralisme yang sehat hanya mungkin terjadi apabila negara mampu memastikan keamanan komunal, sekaligus memberi ruang bagi kebebasan individu.
Kemenag Jabar: Perbedaan Adalah Rahmat, Pancasila Menjadi Pengikat
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, H. Dudu Rohman, menekankan bahwa Kota Bandung sebagai kota metropolitan memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga harmoni antarumat beragama.
“Keyakinan bahwa pluralisme itu harus tumbuh dan berkembang. Perbedaan itu rahmat, kekuatan bagi kita, yang semuanya diikat oleh Pancasila dan kebinekaan,” ujarnya.
Dudu menegaskan bahwa keberagaman di Bandung bukan sekadar realita sosial, melainkan modal persatuan yang harus dirawat bersama.
Kesbangpol Bandung: “Toleransi adalah Pondasi Pluralisme”
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, Sony Teguh Prasetya, menyampaikan bahwa pluralisme tidak mungkin berjalan tanpa pondasi yang kuat, yaitu toleransi.
“Pluralisme atau toleransi itu pondasinya. Dengan adanya toleransi, barulah pluralisme bisa berjalan,” tegasnya.
Menurut Sony, pemerintah Kota Bandung terus berupaya membangun kesadaran kolektif agar masyarakat menjadikan toleransi sebagai nilai hidup sehari-hari.
DPRD Jawa Barat: Administrasi Masih Jadi Hambatan Pemenuhan HAM
Dalam diskusi tersebut, salah satu anggota DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menyoroti hambatan administratif yang kerap menjadi penghalang utama dalam pemenuhan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama.
“Hak asasi manusia sering tersendat di soal administratif. Itu yang kemudian menimbulkan berbagai persoalan. Kebebasan beragama tidak pernah mudah, tetapi harus terus diperjuangkan,” katanya.
Ia menekankan perlunya perbaikan regulasi dan penyederhanaan birokrasi agar pemenuhan HAM tidak berhenti di meja administrasi.
DPRD Kota Bandung: Bandung Harus Jadi Teladan Kota HAM
Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PDIP, Andri Gunawan, mengajak masyarakat Bandung menjadikan nilai kemanusiaan sebagai kompas moral dalam kehidupan berbangsa.
“Kebenaran itu tidak memandang warna, latar belakang, atau perbedaan apa pun. Hak beragama, hak hidup layak, dan hak untuk diperlakukan sejajar harus dijamin bagi setiap warga,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Bandung harus dikenal bukan hanya sebagai Kota Kembang, tetapi juga sebagai kota yang menegakkan nilai HAM, kesejahteraan, dan semangat kebangsaan yang diwariskan dalam Konferensi Asia-Afrika.
