KORANMANDALA.COM –Sejumlah warga di kawasan Parakan Indah Raya Nomor 4, RT 04/02, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, menolak rencana pendirian Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.
Mereka khawatir keberadaan dapur tersebut akan menimbulkan gangguan lingkungan, terutama bau tidak sedap dan pengelolaan sampah yang tidak maksimal.
Penolakan itu disampaikan warga pada Minggu (9/11/2025) sore. Dalam pertemuan di lingkungan setempat, warga menyatakan keberatan karena lokasi dapur berada di kawasan padat penduduk dan berdekatan dengan rumah warga.
Korban Keracunan Program MBG di Bandung Barat Tembus 518 Orang, 50 Siswa Masih Dirawat
“Kami tidak menolak programnya, tapi tolong lokasinya dipertimbangkan. Ini lingkungan padat, takutnya nanti menimbulkan bau dan sampah menumpuk,” ujar salah satu warga, yang enggan disebut namanya, saat ditemui di lokasi.
Warga juga menilai bahwa sosialisasi dari pihak pengelola maupun pemerintah belum dilakukan secara menyeluruh. Mereka mengaku baru mengetahui rencana pembangunan dapur MBG setelah peralatan dan bahan logistik mulai disiapkan di lokasi.
“Tiba-tiba saja sudah ada aktivitas di rumah itu. Kami kaget karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya,” kata warga lainnya.
Pemkot Bandung Janji Mediasi
Menanggapi penolakan tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program nasional yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak sekolah. Namun ia mengakui bahwa pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan lingkungan sekitar.
“Program MBG ini sangat baik, tapi tentu perlu melihat situasi di lapangan. Kami akan berkoordinasi dengan warga Batununggal agar semuanya berjalan baik dan tidak menimbulkan keresahan,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (10/11/2025).
Farhan menyebut Pemkot Bandung akan segera melakukan komunikasi dan mediasi dengan warga Batununggal agar persoalan ini dapat diselesaikan secara musyawarah. Ia mencontohkan kasus serupa yang pernah terjadi di Turangga, yang berhasil diselesaikan melalui dialog terbuka antara warga dan pemerintah.
“Kami sudah punya pengalaman serupa di Turangga, dan waktu itu selesai dengan baik. Harapannya, Batununggal juga bisa begitu,” ujarnya.
Evaluasi Pengelolaan Lingkungan
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, mengakui masih ada sejumlah catatan dalam pengelolaan dapur MBG di beberapa lokasi, terutama soal kebersihan dan pengelolaan limbah dapur.
“Memang ada beberapa pengelolaan yang belum sempurna. Ini akan kami evaluasi agar tidak terulang,” kata Iskandar.
Ia menambahkan, Pemkot Bandung telah menugaskan satuan tugas lintas dinas, termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk memastikan pengelolaan sampah dapur dilakukan dengan benar.
“Sampah dari dapur MBG itu dominan organik, jadi harus dikelola dengan cara khusus. Satgas akan turun langsung untuk memastikan tidak ada dampak bagi warga,” ujarnya.
Iskandar memastikan, mediasi antara warga dan pengelola dapur MBG akan dilakukan dalam waktu dekat untuk mencari solusi bersama terkait lokasi dan sistem pengelolaan lingkungan.
“Kami ingin semua pihak bisa duduk bersama. Program ini baik, tapi tidak boleh menimbulkan masalah baru,” tandasnya.
