Ketua DPRD Bandung Ingatkan Pemkot: Inovasi Angklung Jangan Gusur Angkot Konvensional

KORANMANDALA.COM –Kehadiran angkutan kota listrik yang dinamai Angklung (Angkutan Kota Listrik untuk Negeri) mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi.

Meski mengapresiasi langkah Pemkot Bandung yang berani melakukan inovasi transportasi ramah lingkungan, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan agar program tersebut tidak menimbulkan masalah baru di lapangan.

Angklung yang menjadi bagian dari program peremajaan angkot dan penerapan sistem “Angkot Pintar” rencananya akan mulai beroperasi pekan depan. Uji coba perdana akan dilakukan di rute Gunung Batu–Stasiun Bandung, sembari menunggu respons dan adaptasi masyarakat pengguna.

Hasil SPI KPK Jadi Cermin, DPRD Minta Pemkot Bandung Bangun Ulang Kepercayaan Publik

Kang Asmul — sapaan akrab Asep Mulyadi — menyebut, hadirnya angkot listrik ini sejalan dengan karakter Kota Bandung yang dikenal inovatif dan kreatif.

“Bandung mah harus kreatif, harus inovasi, dan harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Mudah-mudahan dengan kehadiran ini menunjukkan bahwa Bandung sebagai kota yang penuh inovasi,” ujarnya, Rabu (29/10/2025).

Namun, di balik apresiasi itu, Asep menekankan agar Pemkot Bandung tidak hanya berhenti pada pencitraan inovatif semata. Ia mengingatkan pentingnya aspek manfaat dan keadilan sosial dalam penerapan kebijakan transportasi baru ini.

“Yang paling penting bukan sekadar inovasi. Harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, lebih efisien, dan lebih tertib. Tapi juga jangan sampai menggusur angkot konvensional. Semua pihak harus dilibatkan,” tegasnya.

Pernyataan Asep ini sekaligus menjadi sinyal politik bagi Pemkot Bandung agar lebih berhati-hati dalam menjalankan proyek berbasis teknologi.

Sebab, di balik semangat elektrifikasi, terdapat tantangan sosial dan ekonomi yang menyentuh ribuan sopir dan pemilik angkot konvensional di Kota Bandung.

Langkah Pemkot Bandung mengubah wajah transportasi publik melalui Angklung memang dinilai progresif. Namun, tanpa perencanaan transisi yang inklusif, kebijakan ini berpotensi memunculkan resistensi di lapangan terutama dari kalangan pelaku angkutan lama yang masih menggantungkan hidup pada kendaraan konvensional.

Kang Asmul pun berharap, Pemkot tidak hanya fokus pada aspek teknologi dan citra kota hijau, tetapi juga memastikan bahwa “inovasi tidak menjadi sumber ketimpangan baru.”