Wilayah Utara Bandung dalam Status Waspada: Banjir dan Longsor Ancaman Nyata

KORANMANDALA.COM –Pemerintah Kota Bandung menempatkan kawasan Bandung utara sebagai wilayah pemantauan khusus setelah bencana banjir, longsor, dan kebakaran terus berulang tanpa solusi tuntas.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana kini harus menjadi gerakan bersama antara pemerintah dan warga bukan sekadar rutinitas tahunan saat musim hujan tiba.

“Kita tidak bisa lagi bicara soal potensi. Banjir dan longsor di wilayah utara sudah nyata terjadi. Pemerintah dan warga harus siaga bersama,” ujar Farhan.

Persib dan Pemkot Bandung Resmi Luncurkan Rute Baru Bandros Jalan-Jalan Persib JaJaP

Banjir di kawasan Sukaluyu bukan persoalan baru. Titik-titik rawan seperti Jalan Pahlawan, aliran Sungai Cikondang, dan Cikutra masih menjadi langganan genangan. Pada 2019, bahkan satu warga meninggal akibat banjir di lokasi tersebut.

Ironisnya, hingga kini genangan masih muncul setiap hujan deras mengguyur, menandakan sistem drainase yang tak kunjung optimal.

Selain banjir, kawasan padat penduduk di bawah 700 meter dari permukaan laut rawan terendam, sedangkan area perbukitan di atasnya terancam longsor karena aliran air dari wilayah ketinggian. Ditambah lagi, kasus kebakaran rumah tangga dan pohon tumbang tercatat berulang setiap tahun.

Pencegahan Masih Lemah, Drainase Baru Dibenahi di Akhir Tahun

Farhan menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas utama, bukan hanya penanganan pasca-bencana.

Ia menyebut proyek perbaikan drainase yang sedang dikerjakan hingga akhir tahun sebagai bagian dari upaya struktural Pemkot Bandung. Namun, sejumlah warga menilai langkah tersebut masih reaktif dan lamban.

Pemerintah mengklaim tengah menyiapkan kanal tambahan, kolam retensi, pelebaran saluran, dan sumur imbuhan dalam untuk memperlancar aliran air. Meski begitu, proyek-proyek ini sering terkendala pembebasan lahan dan tumpang tindih kewenangan antardinas.

Farhan juga menyoroti maraknya bangunan liar di bantaran sungai yang mempersempit aliran air.

“Banyak saluran yang tersumbat bahkan tertutup bangunan. Itu tidak boleh dibiarkan,” ujarnya tegas.

Namun hingga kini, penertiban di lapangan masih minim. Di banyak lokasi, bangunan semi permanen masih berdiri kokoh menempel di tepi sungai tanpa tindakan tegas.

Farhan mewajibkan setiap RW memiliki sistem pengamanan dasar, terutama untuk mencegah kebakaran akibat kompor dan korsleting listrik, dua penyebab utama kebakaran di Kota Bandung.

Ia juga mendorong agar relawan siaga bencana, ronda lingkungan, dan sistem peringatan dini diaktifkan kembali.

Meski demikian, sejumlah pengurus RW di kawasan rawan bencana mengeluhkan kurangnya dukungan alat dan pelatihan dari Pemkot.

“Kita disuruh siap siaga, tapi tanpa sarana. Tangki air, alat pemadam ringan, dan pelatihan pun jarang,” ujar salah satu warga Sukaluyu saat ditemui terpisah.

Farhan berjanji akan memantau langsung perkembangan penanganan di tingkat RW dalam empat tahun masa kepemimpinannya.

Namun, publik masih menunggu langkah konkret yang bisa dirasakan warga, bukan sekadar seremoni kegiatan atau proyek infrastruktur musiman.

“Drainase bisa kami benahi bertahap, tetapi kewaspadaan warga harus berjalan mulai sekarang,” kata Farhan menutup pernyataannya.

Kini, tantangan bagi Pemkot Bandung bukan hanya menata saluran air atau memperlebar sungai, tetapi juga menata komitmen agar setiap bencana tidak terus menjadi berita rutin yang diulang saban tahun tanpa perubahan nyata.