Masa Depan Bandung Zoo Dipertanyakan, Muncul Dugaan Upaya Pencaplokan Identitas Lokal

Indra menyarankan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik untuk menahan diri agar situasi tidak semakin memanas. Ia menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Kota Bandung menjadi faktor penting untuk mengontrol dan menengahi konflik ini.

“Kehadiran Pemkot Bandung adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin ruang publik yang aman dan nyaman. Kalau tidak, permasalahan seperti ini bisa muncul lagi di masa depan,” tuturnya.

Menurut Indra, pembukaan garis polisi oleh Polda Jawa Barat baru-baru ini merupakan langkah positif yang memberi angin segar di tengah konflik.

Langkah tersebut dinilai penting agar operasional kebun binatang kembali berjalan dan tidak berdampak negatif terhadap para pekerja maupun satwa.

“Minimal tidak ada perut yang terganggu dan tidak ada satwa yang terlantarkan. Selama penutupan, pihak yayasan tetap berupaya melakukan perawatan dan membayar gaji karyawan,” jelasnya.

Sementara itu, Humas Bandung Zoo Sulhan Syafi’i mengungkapkan bahwa aktivitas perawatan satwa masih berjalan normal, dan pihaknya tengah bersiap untuk membuka kembali kebun binatang pasca dilepasnya garis polisi oleh Polda Jabar.

“Sekarang kami lagi bersiap-siap untuk buka. Sejak penyerangan 6 Agustus lalu, banyak fasilitas rusak, sekitar 70 kandang kunci gemboknya diganti, dan 21 CCTV rusak. Tapi kami tetap merawat satwa,” ujarnya.

Aan sapaan akrab Sulhan menuturkan bahwa kerugian akibat polemik ini mencapai miliaran rupiah, namun yang paling dirugikan adalah warga Kota Bandung, karena kebun binatang selama ini juga berfungsi sebagai pusat edukasi dan penelitian bekerja sama dengan BRIN dan sejumlah kampus.

“Kami ingin memulihkan nama baik Bandung Zoo agar masyarakat tidak menilai tempat ini buruk. Kami terus melakukan pelatihan SDM, memperbaiki kandang, dan menjaga kenyamanan pengunjung,” tambahnya.

Baik Rully maupun Indra sepakat bahwa penyelesaian konflik Kebun Binatang Bandung harus dilakukan secara kolaboratif dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengelola, dan masyarakat.

Dengan tata kelola yang transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik, Kebun Binatang Bandung diharapkan kembali berfungsi optimal sebagai ruang edukasi, konservasi, dan rekreasi bagi warga sekaligus ikon wisata kebanggaan Kota Bandung.