Masa Depan Bandung Zoo Dipertanyakan, Muncul Dugaan Upaya Pencaplokan Identitas Lokal

KORANMANDALA.COM –Isu mengenai masa depan pengelolaan Bandung Zoo kembali mencuat ke publik. Sejumlah pihak dari berbagai kalangan sepakat bahwa konflik berkepanjangan yang melanda lembaga konservasi tertua di Kota Bandung ini perlu segera diselesaikan melalui langkah kolaboratif dan evaluasi menyeluruh dari Pemerintah Kota Bandung.

Isu tersebut mencuat dalam diskusi publik bertajuk “Tata Kelola Kebun Binatang, Mau Dibawa ke Mana?” yang digelar di Anatomi Coffee, Jalan Merdeka No. 64, Kota Bandung, Rabu (16/10/2025).

Penyelesaian Bandung Zoo harus berpijak pada Data dan Kajian resmi dari lembaga-lembaga yang berwenang

ADVERTISEMENT

Diskusi ini menghadirkan narasumber Koordinator PEWARIS Rully Alfiady, Direktur Eksekutif Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) M. Indra Purnama, jurnalis senior Neo Firman, dan Humas Bandung Zoo Sulhan Syafi’i, dengan Tedy Nurzaman sebagai moderator.

Dalam diskusi tersebut, Rully Alfiady menilai konflik yang terjadi di Kebun Binatang Bandung bukan semata persoalan administratif, melainkan ada indikasi upaya sistematis yang berpotensi mengikis identitas lokal masyarakat Bandung.

“Kami memandang ini sebagai upaya sistematis pencaplokan hak-hak orang Sunda, bahkan ada nuansa konspiratif yang melibatkan berbagai unsur. Pada akhirnya kebun binatang ini tidak lagi menjadi simbol identitas orang Bandung,” ujar Rully.

Rully menegaskan, Kebun Binatang Bandung bukan hanya tempat wisata, tetapi juga simbol historis dan kebanggaan warga Kota Bandung yang harus dijaga dari kepentingan kelompok tertentu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IPRC M. Indra Purnama menilai konflik ini merupakan akibat dari lemahnya tata kelola administrasi ruang publik yang berlangsung selama bertahun-tahun. Menurutnya, permasalahan tersebut telah melewati pergantian rezim dan kepemimpinan, hingga kini mencapai puncaknya.

“Kalau dari awal tata kelolanya baik, seharusnya permasalahan ini tidak berlarut-larut. Sekarang yang penting adalah menunggu hasil hukum yang mengikat sebagai pijakan semua pihak,” ujar Indra.