ADVERTISEMENT
KORANMANDALA.COM – Di tengah kebijakan pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Bupati Karawang Aep Syaepuloh memastikan program Universal Health Coverage (UHC) atau layanan kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan tetap berjalan tanpa hambatan.
Aep menegaskan, komitmen Pemkab Karawang terhadap pelayanan kesehatan masyarakat tidak akan surut meskipun menghadapi tekanan anggaran.
“Ini komitmen saya. Program BPJS UHC tidak boleh hilang. Mau anggaran dipotong pun, saya tetap ngotot,” tegas Aep, Selasa 14 Oktober 2025.
ADVERTISEMENT
Pemain ‘Berkepala Tiga’ yang Terancam Terlalu Renta untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030
Setiap tahun, Pemerintah Kabupaten Karawang telah mengalokasikan sekitar Rp310 miliar untuk membiayai program UHC. Anggaran tersebut dinilai cukup besar, namun menurut Aep, urusan kesehatan masyarakat tidak bisa ditawar.
Menariknya, bagi warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan, Pemkab Karawang menyiapkan kemudahan pendaftaran langsung di Puskesmas. Warga cukup datang ke Puskesmas terdekat, dan petugas akan langsung membantu proses pendaftaran sebagai peserta UHC.
Meski menghadapi tantangan pemotongan anggaran hingga Rp800 miliar, Aep menegaskan tidak akan memangkas anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Walaupun anggaran kami dipotong, saya tidak mau belanja untuk masyarakat ikut dipotong. Kebutuhan dasar rakyat harus tetap diperhatikan,” ujarnya.
Pemkab Karawang juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT






