Pemkab Lakukan Verifikasi Aset dan Belanja Desa untuk Cegah Temuan BPK

Syaefulloh menegaskan, kepala desa sebagai pejabat penata usaha keuangan desa memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan dan penggunaan dana desa sesuai peraturan Kementerian Desa.

“Ke depan, pengecekan aset desa akan dilakukan secara rutin minimal satu kali dalam setahun agar tertib administrasi tetap terjaga,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Karawang berharap seluruh desa dapat lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan serta aset, sekaligus meminimalkan potensi temuan dalam pemeriksaan keuangan oleh lembaga auditor negara.