Pengamat ITB Sebut Akar Kemacetan Bandung Ada pada Tata Ruang, Bukan Jumlah Kendaraan

Ia menambahkan, fokus pemerintah seharusnya bukan pada peningkatan jumlah armada, melainkan peningkatan kualitas layanan, ketepatan waktu, dan konektivitas jaringan transportasi publik.

“Jika kualitasnya baik, masyarakat akan berpindah dengan sendirinya,” ujar Harun.

Harun juga menyoroti bahwa kemacetan di Kota Bandung tidak dapat dipisahkan dari wilayah sekitarnya. Banyak kendaraan yang melintas bukan berasal dari Bandung, melainkan dari Cimahi, Kabupaten Bandung, hingga Sumedang.

“Kemacetan Bandung adalah bagian dari persoalan Greater Bandung Metropolitan Area. Karena itu, solusinya tidak bisa lokal, tapi harus lintas wilayah,” katanya.

Menurut Harun, dibutuhkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota sekitar untuk membangun sistem transportasi metropolitan yang terintegrasi dan efisien.

Dalam analisanya, Harun juga menilai masih minimnya pembahasan mengenai mekanisme harga dan kebijakan regulasi transportasi.

Ia mencontohkan beberapa instrumen seperti tarif kemacetan (congestion charge), manajemen parkir progresif, serta pembatasan kendaraan berdasarkan emisi.

“Negara-negara maju berhasil bukan karena melarang kendaraan, tapi karena membuat mengemudi menjadi tidak menarik, dan transportasi publik menjadi pilihan yang lebih rasional,” tuturnya.

Persib Hormati Keputusan Komdis PSSI Untuk Frans Putros

Lebih jauh, Harun menilai implementasi kebijakan transportasi di Bandung masih terhambat oleh faktor politik dan resistensi sosial.

Kebijakan yang bersifat transformatif sering kali mendapat penolakan dari berbagai pihak, mulai dari operator angkutan tradisional hingga pengembang properti.

“Solusi teknis saja tidak cukup. Dibutuhkan kemauan politik dan penerimaan publik untuk mengubah paradigma mobilitas kota,” tegasnya.

Harun menegaskan bahwa kemacetan Bandung hanya dapat diatasi melalui pendekatan holistik yang mencakup integrasi tata ruang, manajemen permintaan transportasi, dan perubahan perilaku masyarakat.

“Jangan lagi terjebak pada solusi instan seperti pelebaran jalan. Yang dibutuhkan adalah keberanian merancang ulang sistem pergerakan kota agar lebih manusiawi dan berkelanjutan,” pungkasnya.