KoranMandala.com – Pos layanan pengaduan di Gedung Sate resmi dibuka untuk umum dengan fokus pada persoalan kesehatan, pendidikan dan hukum, Senin (6/10).
“Besok mulai buka. Senin sampai Jumat, dari jam tujuh pagi sampai jam empat sore. Fokusnya hanya tiga masalah itu saja,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, usai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Minggu (5/10/2025).
Dia menekankan, layanan pengaduan hanya akan difokuskan pada tiga sektor utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan hukum. Sementara pengaduan terkait urusan pribadi seperti utang piutang, tidak akan dilayani.
HJKB 215, Dedi Mulyadi Kritik Pembangunan Bandung: “Saingetna, Sahabekna”
“Satu, orang sakit yang butuh bantuan biaya, termasuk biaya BPJS, ongkos berobat, atau obat yang tidak ditanggung. Kedua, soal anak sekolah, jangan sampai tidak sekolah hanya karena seragam. Ketiga, layanan hukum. Untuk yang ini pengacara sudah stand by. Kalau soal lain, utang bank emok misalnya, itu tidak masuk layanan,” tuturnya.
Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat respons pemerintah terhadap persoalan mendasar masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Dedi, inisiatif tersebut terinspirasi dari pengalamannya pribadi saat membuka pos pengaduan di kediaman pribadinya di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang.
Selama ini, ia mengaku menerima langsung keluhan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum.
“Pos pengaduan itu menggunakan dana operasional dan dana pribadi saya. Dan ini terbukti membantu banyak warga yang menghadapi persoalan mendesak,” klaimnya.
Lebih lanjut, dia mengimbau seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membuka pos layanan pengaduan masyarakat di rumah dinas masing-masing. Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret menghadirkan pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial.
“Harapannya para bupati dan wali kota melakukan hal yang sama, sehingga rumah jabatan menjadi tempat masyarakat mengadu,” pungkasnya.
Gubernur Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Study Tour Tak Akan Dicabut
