Petani Karawang Gedor DPRD, Tuntut Solusi Nyata untuk Selamatkan Pertanian

Pemerintah daerah, kata dia, akan memperkuat sosialisasi melalui penyuluh pertanian.

Soal tuntutan ketersediaan SP36, Rohman berjanji pihaknya akan melayangkan surat resmi ke Kementerian Pertanian agar pupuk tersebut bisa kembali dipasarkan dengan skema subsidi.

Asuransi Pertanian Masih Janji, Pajak Disebut Tak Naik
Aspirasi lain terkait program asuransi pertanian yang dijanjikan tahun ini, menurut petani, belum jelas realisasinya. Pemerintah daerah menyebut anggaran pendampingan sudah disiapkan, sementara pemerintah pusat akan menanggung 80 persen premi. Namun, hingga kini implementasi di lapangan belum berjalan.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang, Sahali, membantah isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan sawah.
“Saya tegaskan tidak ada kenaikan PBB untuk sawah. Bahkan bupati sudah menggratiskan denda PBB bagi lahan pertanian di bawah tiga hektare,” ucap Sahali saat audiensi dengan perwakilan petani di DPRD.

Aksi Berjalan Tertib
Aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak pagi itu mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Meski berjalan damai, pesan para petani jelas: mereka menuntut langkah konkret, bukan sekadar janji, agar sektor pertanian Karawang tidak terus terpuruk.