KoranMandala.com – Pemerintah Kabupaten Cianjur menekankan sejumlah persyaratan penting untuk memperkuat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya percepatan pemenuhan sertifikasi bagi setiap dapur guna mencegah keracunan yang menimpa siswa.
Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian mengatakan, kesepakatan bersama didapat setelah menggelar rapat koordinasi dan evaluasi program MBG bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cianjur dan sejumlah pihak terkait.
“Hasil rakor dan evaluasi ditekankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra dapur, yayasan, dan pemilik dapur MBG untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi, baik di internal maupun eksternal, termasuk dengan para mitra penyelenggara,” ujarnya, Minggu (28/9/2025).
Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai pendamping diberi kewenangan memastikan seluruh proses sesuai standar operasional prosedur (SOP), mempercepat pemenuhan sertifikasi sebelum batas waktu Oktober 2025, sekaligus menegakkan akuntabilitas penyelenggaraan MBG.
Kemudian memperketat pelaksanaan SOP dan pengawasan, di mana SOP dibuat bukan untuk menyulitkan namun untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan termasuk terjadinya keracunan massal yang menimpa siswa sebagai penerima manfaat.
“Pemkab Cianjur bersama Forkopimda dan elemen masyarakat akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG, di mana satgas berfungsi mengawasi dan mengendalikan jalannya program agar dapat berjalan sesuai tujuan dan harapan bersama,” katanya.
Ketika sesuai dengan SOP, berbagai hal yang tidak diinginkan dapat dicegah seperti ada bahan yang tidak segar harus ditolak dan ketika ada proses yang tidak sesuai harus segera diperbaiki, sehingga akuntabilitas harus benar-benar dijaga agar masyarakat percaya.
Program MBG, dinilai dirinya, menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, sehingga perlu penguatan koordinasi, akuntabilitas, dan pengawasan, dengan harapan program tersebut dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Program yang digagas pemerintah pusat ini dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Cianjur, jangan sampai kurangnya pengawasan membuat pelaksana di lapangan mengabaikan aturan atau SOP yang sudah dibuat,” pungkasnya.
